JAKARTA – Sebuah rekor memalukan kembali mencoreng wajah birokrasi Indonesia. Belum genap sepekan menduduki kursi kepemimpinan, Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, terjaring operasi penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan suap senilai Rp1,5 miliar.
Ironi ini memancing reaksi keras dari DPP Partai Gema Bangsa. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang didirikan untuk mengawasi moralitas pelayanan publik, justru dipimpin oleh sosok yang tersandung masalah integritas dalam waktu hanya enam hari?
“Dagang” Rekomendasi di Era Darurat
Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gema Bangsa, Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., mengungkapkan kegeramannya. Ia menyoroti fenomena di mana kewenangan Ombudsman—yang sebenarnya hanya bersifat memberikan rekomendasi—kini diduga telah dikomersialkan.
“Ombudsman itu bukan lembaga yudikatif, produknya hanya rekomendasi yang tidak memaksa secara hukum. Tapi kalau yang tidak memaksa saja sudah bisa diperjualbelikan, ini sinyal bahaya. Indonesia benar-benar sudah masuk era Darurat Korupsi!” tegas Ricky.
Menurut Ricky, tidak ada kata lain bagi penegak hukum selain bertindak tanpa pandang bulu. Ia menilai praktik ini telah merusak kepercayaan rakyat hingga ke akar-akarnya.
Desakan Mundur dan Uji Integritas
Senada dengan itu, Wasekjen Hukum DPP Gema Bangsa, Yudhistira Ihsan Pramana, S.H., M.H., menekankan bahwa etika jabatan harus berada di atas segalanya. Gema Bangsa mendesak agar tersangka segera mengambil langkah ksatria demi menyelamatkan muruah institusi.
“Pihak yang bersangkutan harus kooperatif. Jika masih memiliki rasa malu dan ingin menjaga integritas lembaga, maka mengundurkan diri atau dinonaktifkan sementara adalah jalan mutlak. Jangan biarkan Ombudsman tersandera oleh kepentingan pribadi,” ujar Yudhistira.
Kawal Hingga Tuntas
Partai Gema Bangsa menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini agar tidak ada intervensi dari kekuatan politik mana pun. Kejaksaan Agung didorong untuk bekerja secara transparan dan akuntabel.
Di akhir pernyataannya, Gema Bangsa juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyerap informasi dan tidak terjebak dalam kabar yang belum terverifikasi. “Mari kita kawal bersama. Kepercayaan publik terhadap institusi negara adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.
