Aceh sedang menghadapi ancaman ekologis yang semakin nyata. Dalam dua tahun terakhir, banjir besar, longsor, cuaca ekstrem, hingga dampak siklon tropis yang melanda sebagian wilayah Sumatra memperlihatkan satu kenyataan penting: bencana di Aceh bukan lagi sekadar persoalan alam.
Kerusakan hutan, hilangnya kawasan resapan air, lemahnya pengawasan lingkungan, serta pembangunan yang terlalu berorientasi jangka pendek telah memperbesar kerentanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi.
Ketua DPW Partai Gema Bangsa Aceh, Hamdani Hamid, menilai rentetan bencana yang terjadi sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026 merupakan alarm keras atas krisis tata kelola pembangunan dan lingkungan hidup di Aceh.
“Ketika hutan terus dibuka tanpa kendali dan kawasan resapan hilang, maka banjir dan longsor bukan lagi musibah semata, melainkan konsekuensi dari arah pembangunan yang keliru,” ujar Hamdani.
Pembangunan Tidak Boleh Mengorbankan Ruang Hidup Rakyat
Selama ini pembangunan sering hanya diukur dari angka investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Padahal pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis justru menciptakan kerentanan sosial baru.
Banjir bukan hanya merendam rumah warga. Ia menghancurkan sawah, memutus akses desa, melumpuhkan aktivitas ekonomi rakyat kecil, dan memperbesar kemiskinan.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat bawah selalu menjadi pihak yang paling menderita.
Aceh sesungguhnya memiliki kekayaan alam yang besar. Namun tanpa tata kelola yang adil dan berkelanjutan, kekayaan tersebut dapat berubah menjadi ancaman bagi masa depan generasi mendatang.
Krisis Tata Kelola dan Lemahnya Mitigasi
Partai Gema Bangsa menilai penanganan bencana di Aceh masih terlalu reaktif dan belum menyentuh akar persoalan.
Pengawasan lingkungan yang lemah, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta pembangunan yang sering tidak sinkron dengan perlindungan ekologis memperlihatkan bahwa mitigasi belum menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Padahal Aceh memiliki pengalaman besar dari tragedi tsunami 2004 yang seharusnya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kesiapsiagaan dan perlindungan lingkungan.
Saatnya Aceh Membangun Green Governance
Aceh membutuhkan paradigma pembangunan baru: Green Governance.
Pembangunan harus diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keselamatan ekologis dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Karena itu, Partai Gema Bangsa mendorong:
- perlindungan kawasan hutan dan daerah resapan air,
- penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan,
- penguatan infrastruktur mitigasi bencana,
- sistem peringatan dini yang lebih modern,
- serta pendidikan lingkungan berbasis masyarakat.
Menjaga Aceh, Menjaga Masa Depan
Masa depan Aceh tidak boleh dibangun dengan mengorbankan alamnya sendiri.
Ketika lingkungan rusak, yang dipertaruhkan bukan hanya ekosistem, tetapi juga keselamatan rakyat, ketahanan ekonomi daerah, dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Aceh membutuhkan keberanian politik untuk mengubah arah pembangunan—dari eksploitasi menuju keberlanjutan, dari kepentingan sesaat menuju masa depan yang lebih aman dan adil bagi seluruh rakyat.
