Ternyata Ini Penyebab Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas: Bedah Tuntas Bersama Hary Azhar

Kalau setiap bagian pasti punya peran dan setiap peran punya jatah, korupsi di Indonesia sudah bukan lagi sekadar tindakan oknum, melainkan telah menjelma menjadi sebuah sistem yang menggurita. Dalam program Obrolan Gema Kebangsaan di kanal YouTube Gema Bangsa TV, perbincangan mendalam mengupas tuntas enam akar faktor utama mengapa korupsi di negeri ini begitu sulit diberantas sampai ke akar-akarnya.

Dipandu oleh host Diki Mulya Ramadani, obrolan bernas ini menghadirkan tokoh senior yang malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia, yakni Hary Azhar. Diskusi mengalir renyah dan organik, membedah secara blak-blakan mulai dari sistem birokrasi, tingginya biaya politik, hingga perbandingan ketegasan hukum di luar negeri seperti Tiongkok yang tidak pandang bulu dalam menyikat para koruptor.

Enam Akar Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia

Dalam pandangan Hary Azhar, jika ditarik garis secara keseluruhan, praktik korupsi di Indonesia dilatarbelakangi oleh setidaknya enam faktor utama yang sudah mendarah daging:

• Akar Budaya: Budaya lama yang kerap disalahgunakan, seperti tradisi "upeti" atau asal bapak senang demi meloloskan kepentingan tertentu.
• Biaya Politik yang Mahal: Mahalnya mahar politik per kursi bagi calon kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur) memaksa kontestan mengeluarkan puluhan miliar rupiah, yang kemudian memicu praktik pengembalian modal saat menjabat.
• Birokrasi Berbelit-belit: Prinsip birokrasi yang kerap mempersulit urusan demi melahirkan celah suap dan sogokan "di bawah meja".
• Penegakan Hukum Tebang Pilih: Koordinasi antar lembaga dalam Trias Politika yang belum berjalan optimal serta penegakan hukum yang sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
• Transparansi Anggaran yang Lemah: Penganggaran program besar (seperti halnya MBG) yang belum sepenuhnya terperinci secara transparan, membuka celah penyalahgunaan dalam eksekusi.
• Lemahnya Efek Jera Hukum: Hukuman yang ringan bagi koruptor kelas kakap membuat kejahatan korupsi masih dianggap jauh lebih menguntungkan ketimbang risikonya.

Menerjemahkan Visi Presiden dan Posisi Partai Gema Bangsa

Diskusi juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Hary Azhar meyakini bahwa niat dan visi besar Presiden Prabowo sudah sangat tulus dan benar. Namun, persoalan utamanya sering kali berada di lingkaran pembantu atau birokrasi di bawah yang tidak mampu menerjemahkan visi tersebut dengan baik, atau bahkan terbentur oleh kepentingan pribadi.

Menghadapi dinamika politik nasional ini, Partai Gema Bangsa mengambil sikap yang jelas dan konstruktif: tidak memilih jalan sebagai oposisi karena partai baru harus berada di dalam kekuasaan untuk memperjuangkan gagasan desentralisasi. Dukungan penuh tetap diberikan kepada pemerintah, disertai dengan kritik yang beradab, solutif, dan membangun demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan bersih.