Membongkar Mitos Politik Sentralistik: Mengapa Masa Depan Indonesia Ada di Tangan Daerah?
Kekecewaan publik terhadap partai politik di Indonesia umumnya berakar pada satu pola: kebijakan dan narasi politik selalu didikte dari Jakarta. Daerah kerap hanya diposisikan sebagai objek pelengkap dan lumbung suara lima tahunan.
Perspektif kritis mengenai dominasi pusat ini mengemuka dalam tayangan podcast Gema Bangsa TV yang dipandu oleh Diki Mulai Ramadani. Menghadirkan tiga Ketua DPD Partai Gema Bangsa dari Jawa Barat—Kawan Akhir (Kota Bekasi), Kang Adi (Kota Bandung), dan Kang Saleh (Kabupaten Cianjur)—diskusi ini menawarkan pembacaan ulang atas urgensi desentralisasi politik di Indonesia.
Berikut empat poin utama yang merangkum kritik terhadap politik sentralistik serta arah baru tata kelola politik berbasis daerah.
1. Memotong Birokrasi Pusat: Otoritas Penuh untuk Masalah Lokal
Ketergantungan daerah pada instruksi pusat terbukti memperlambat penanganan krisis lokal, mulai dari banjir, kemacetan, hingga penataan ruang.
Kang Adi (Kota Bandung) menegaskan bahwa masyarakat kawasan urban tidak membutuhkan figur elite nasional yang menghiasi baliho kota, melainkan kepastian pelayanan publik yang cepat. Desentralisasi politik menuntut pemberian kewenangan eksekusi langsung kepada pimpinan lokal yang memahami anatomi wilayahnya tanpa harus tersandera birokrasi Jakarta.
2. Pendidikan Politik Berbasis Etika, Bukan Kalkulasi Modal
Pola kaderisasi politik konvensional yang berorientasi pada kekuasaan kerap memicu praktik koruptif akibat tingginya kalkulasi pengembalian modal kampanye.
Kawan Akhir (Kota Bekasi) menekankan pentingnya mendasari gerakan politik pada nilai moral dan kesadaran etis. Menurutnya, politik yang melulu digerakkan oleh kalkulasi pragmatis akan berujung pada komodifikasi suara rakyat dan pengabaian kepentingan publik. Di kawasan heterogen seperti Bekasi, pendekatan etis menjadi benteng utama dalam melawan kepungan pragmatisme money politics.
3. Mandat Ekonomi Daerah: Kepastian Akses Pasar bagi Komoditas Lokal
Desentralisasi politik tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kedaulatan ekonomi di tingkat akar rumput. Realitas ini disuarakan oleh Kang Saleh (Kabupaten Cianjur) saat memotret ketimpangan di daerah penyokong pangan.
Sebagai lumbung padi, Cianjur masih menghadapi persoalan mendasar: kemiskinan struktur, keterbatasan jaringan irigasi, dan minimnya lapangan kerja. Intervensi pemerintah selama ini dinilai sering berhenti pada pelatihan atau bantuan modal tanpa jaminan penyerapan pasar. Kebijakan desentralisasi harus difokuskan pada pembentukan rantai pasok dan akses pasar digital yang terintegrasi agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di daerah.
4. Reformasi Pembiayaan Politik: Menghentikan Akar Korupsi Daerah
Maraknya kasus OTT yang menjerat pejabat daerah tidak lepas dari besarnya cost politik dalam sistem pemilu saat ini.
Ketiga pimpinan DPD tersebut menegaskan perlunya komitmen antimahar dan edukasi rasional bagi pemilih. Politisi dan masyarakat diajak menghitung rasionalitas transaksi politik:
“Insentif politik senilai Rp100.000 hingga Rp200.000 saat pemilu, jika dibagi selama lima tahun masa jabatan, bernilai sangat kecil per hari—namun dampaknya menggadaikan kualitas layanan publik dan masa depan daerah.”
Pemanfaatan pendataan berbasis digital hingga tingkat RT diarahkan untuk membangun akuntabilitas organisasi secara transparan sekaligus meminimalkan celah jual-beli suara.
Catatan Penutup
Pembangunan nasional yang merata tidak akan tercapai selama daerah dibiarkan dalam posisi sub-ordinat dan bergantung sepenuhnya pada pusat. Gagasan desentralisasi politik yang diusung dalam diskusi ini meniscayakan pengembalian mandat dan wewenang penuh kepada daerah untuk mengelola potensi serta menentukan arah pengembangannya secara mandiri.
