PENYADAPAN PRESIDEN BUKAN SEKADAR PERSOALAN SIBER, TETAPI MENYANGKUT KEDAULATAN NEGARA.THE INTERCEPTION OF THE PRESIDENT IS NOT MERELY A CYBER ISSUE, BUT A MATTER OF NATIONAL SOVEREIGNTY.
DPP Partai Gema Bangsa menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto[cite: 6] sebagai persoalan serius yang perlu diungkap secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan hukum.
The Central Executive Board (DPP) of the Gema Bangsa Party highlights the alleged illegal interception against President Prabowo Subianto[cite: 6] as a critical issue that must be uncovered thoroughly, transparently, and in accordance with the law.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang melaksanakan. Penegak hukum harus mengungkap seluruh rantai keterlibatan, mulai dari pihak yang memberi perintah, pelaksana, pihak yang mengetahui, hingga siapa pun yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
This matter must not stop at who carried it out. Law enforcement agencies must uncover the entire chain of involvement, ranging from those who gave the orders, the perpetrators, those who had knowledge, to anyone who received or utilized the intercepted information.
DPP Partai Gema Bangsa juga mendorong:The DPP of the Gema Bangsa Party also urges:
Pengamanan dan audit forensik seluruh bukti digital[cite: 3].
Securing and conducting digital forensic audits on all digital evidence[cite: 3].
Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kewenangan penyadapan[cite: 7].
A comprehensive evaluation of wiretapping authority governance[cite: 7].
Penguatan pengawasan terhadap penggunaan instrumen negara.
Strengthening oversight regarding the use of state instruments.
Penegakan hukum yang transparan, independen, dan akuntabel.
Transparent, independent, and accountable law enforcement.
Kami menegaskan, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena jabatan, dan tidak boleh ada penghakiman tanpa pembuktian.
We emphasize that there must be no abuse of authority, no party immune from the law due to their position, and no judgment without due proof.
Kedaulatan negara harus dijaga. Hukum harus ditegakkan. Privasi warga negara harus dilindungi. Karena dalam negara hukum, tidak seorang pun boleh berada di atas hukum.
National sovereignty must be safeguarded. The law must be enforced. Citizens’ privacy must be protected. Because in a state governed by law, no one is above the law.
DPP PARTAI GEMA BANGSAAhmad Rofiq – Ketua UmumChairmanMuhammad Sopiyan – Sekretaris JenderalSecretary General