Politik Sehat, Mandiri, dan Bermartabat dari Sumatera Utara
Medan – Di tengah sorotan publik terhadap praktik politik transaksional, DPW Partai Gema Bangsa Sumatera Utara tampil membawa warna baru. Dengan semangat politik tanpa mahar, partai ini memulai langkah konsolidasi dengan menjalin silaturahmi strategis ke KPU dan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari gerakan moral untuk membangun politik yang sehat, terbuka, dan berintegritas.
Silaturahmi Kebangsaan: Politik dari Ruang Dialog, Bukan Transaksi
Dipimpin oleh Sekretaris Wilayah M. Ridho Lubis, didampingi Bendahara Wilayah Nurmayani, Wakil Ketua Bidang Politik Prof. Yusri, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, Mara Jaksa Harahap, MA, serta pengurus lainnya, jajaran DPW Gema Bangsa Sumut mengunjungi KPU Sumut pada Jumat (26/9/2025), disusul kunjungan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada Senin (29/9/2025).
Dalam kesempatan itu, DPW Gema Bangsa Sumut menyampaikan undangan resmi kepada Kesbangpol untuk hadir dalam Deklarasi dan Pelantikan Pengurus Wilayah Gema Bangsa Sumut pada 4 Oktober 2025 mendatang.
Ary Oskandar: Kami Hadir untuk Mengembalikan Martabat Politik
Ketua DPW Gema Bangsa Sumut, Ary Oskandar, menegaskan bahwa langkah silaturahmi ini merupakan simbol komitmen partai terhadap politik yang bermartabat.
“Kami hadir untuk menegakkan politik yang sehat dan mandiri. Silaturahmi ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari ikhtiar membangun demokrasi yang lebih bermartabat di Sumatera Utara,” ujarnya.
Ia menambahkan, Partai Gema Bangsa menolak segala bentuk politik mahar dan transaksi kekuasaan.
“Kami bukan partai elite, kami lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Kami ingin politik kembali ke akarnya — menjadi ruang perjuangan, bukan arena jual beli,” tegas Ary.
Kesbangpol: Komunikasi Adalah Kunci Politik yang Sehat
Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Mulyono.
“Saya yakin walaupun partai ini baru, orang-orang di dalamnya adalah pemain lama yang berpengalaman. Secara administrasi, itu hal teknis. Tapi komunikasi dan silaturahmi seperti ini yang paling penting,” ungkapnya.
Ucapan Mulyono menjadi penegas bahwa di tengah kompleksitas politik daerah, dialog dan komunikasi masih menjadi jembatan utama membangun sinergi antara partai politik dan lembaga negara.
Gema Bangsa: Gerakan Politik Tanpa Mahar, Dari Akar Rakyat
Partai Gema Bangsa (Gerakan Mandiri Bangsa) lahir tahun 2025 di bawah kepemimpinan Ahmad Rofiq, seorang aktivis dan organisatoris kawakan.
Partai ini membawa semangat “Politik Baru, Harapan Baru” — menolak politik mahar, menegakkan kemandirian daerah, dan memberi ruang luas bagi kader untuk berinisiatif dari bawah.
Nama Gema Bangsa dipilih bukan sekadar identitas, tapi simbol perjuangan rakyat yang menggema dari akar rumput.
Partai ini menolak dominasi elite dan menegakkan sistem desentralisasi politik: keputusan penting diambil di daerah, bukan di pusat.
Pendanaan partai bersumber dari gotong royong kader dan simpatisan, bukan dari pemilik modal besar.
Kini, Gema Bangsa telah hadir di lebih dari 90% provinsi di Indonesia, menjadi rumah baru bagi rakyat yang rindu akan politik yang jujur, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik.
Menuju Deklarasi dan Konsolidasi Besar di Sumatera Utara
Deklarasi dan Pelantikan Pengurus Wilayah Partai Gema Bangsa Sumut yang akan digelar 4 Oktober 2025 diharapkan menjadi momentum konsolidasi kekuatan baru.
Bukan sekadar seremonial, tapi penegasan tekad bahwa politik bisa dijalankan dengan nilai, etika, dan keberpihakan.
“Kami ingin pelantikan ini menjadi titik awal kebangkitan politik rakyat Sumatera Utara,” ujar Ary Oskandar menutup pernyataannya.
