Aplikasi Partai Gema Bangsa: Politik di Genggaman Kader
Peluncuran Aplikasi Partai Gema Bangsa bukan sekadar simbol modernisasi. Inovasi ini dirancang agar politik hadir di genggaman, relevan dengan aktivitas […]
BERITA DPP
Ketika Teknologi Menyatukan Daerah, Gema Bangsa Tunjukkan Jalan Baru Politik Indonesia
Politik biasanya identik dengan pidato, baliho, dan rapat akbar. Namun, Partai Gema Bangsa memilih jalur berbeda: menghadirkan teknologi sebagai perekat
Saat Partai Jadi Startup: Gema Bangsa Tawarkan Dompet Digital untuk Kader
Apa jadinya jika sebuah partai politik tampil layaknya perusahaan rintisan (startup)? Itulah yang dilakukan Partai Gema Bangsa saat meluncurkan Aplikasi
DPP Gema Bangsa Meriahkan HUT RI ke-80: Dari Lomba Rakyat Hingga Aplikasi Digital
Tradisi dan Inovasi Warnai HUT ke-80 RI di DPP Gema Bangsa Jakarta — Suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 akan
Deklarasi Akbar Partai Gema Bangsa 17–18 Januari 2026: Desentralisasi Politik dalam Panggung Futuristik
Jakarta — DPP Partai Gema Bangsa menggelar rapat internal pada Selasa, 12 Agustus 2025, di Kantor DPP Jakarta. Rapat yang
Laporan Perkembangan Website partaigemabangsa.org
Update per 9 Agustus 2025. Website Partai Gema Bangsa, partaigemabangsa.org, terus menunjukkan perkembangan positif dalam hal pengunjung dan keterlibatan pengguna.
Gema Bangsa Bersiap Melangkah: Rapat Pleno Bahas Deklarasi dan Rapimnas
Jakarta, 31 Juli 2025 — Di tengah semangat perubahan dan konsolidasi, Partai Gema Bangsa menggelar Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
Ahmad Rofiq Silaturrahmi dengan Habib Alwi di Palu – Partai Gema Bangsa
PALU — Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sopiyan dan jajaran fungsionaris pusat melakukan
Momentum Pembaruan Demokrasi, Bukan Alat Kekuasaan: Sikap Tegas Ketum Gema Bangsa
JAKARTA — Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menegaskan bahwa pemisahan pemilu nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Putusan
Heri Budianto: Pemilu Dipisah, Partai Diuji Lewat Kerja Nyata
JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah dinilai akan mengubah lanskap politik