Desentralisasi : Menjawab Problem Daerah dengan Kearifan Lokal

Keresahan Terhadap Kebijakan Publik di Daerah

Di tengah gelombang perubahan politik nasional, muncul pertanyaan besar: mengapa kebijakan publik sering terasa jauh dari kebutuhan nyata masyarakat di daerah? Salah satu penyebabnya adalah pendekatan yang terlalu sentralistik dan bersifat top-down. Akibatnya, aspirasi akar rumput kerap terabaikan.

Gema Bangsa dan Semangat Desentralisasi

Oleh karena itu, Partai Gema Bangsa hadir membawa warna baru. Bukan sekadar partai politik, Gema Bangsa mengusung semangat desentralisasi sejati. Artinya, kader dan pengambil kebijakan di daerah diberi ruang penuh untuk berpikir, merumuskan, dan bertindak berdasarkan realitas lokal.

Dalam salah satu episode Gema Podcast Sumatera Utara, Prof. Dr. Muhammad Yusri, M.Si. — akademisi sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPW Gema Bangsa Sumut — menegaskan: “Hulu dari keberhasilan masyarakat adalah kebijakan. Kalau kebijakannya baik, maka hasilnya akan baik pula.”

Kritik Prof. Yusri terhadap Budaya Politik

Sebagai dosen yang memutuskan “turun gunung” ke dunia politik, Prof. Yusri membawa perspektif segar. Ia tidak hanya ingin duduk di kursi kekuasaan, tetapi memperjuangkan kebijakan yang lahir dari masalah nyata masyarakat.

Namun, ia juga mengkritik miskinnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi legislator. DPR bukan lembaga pemberi bantuan langsung tunai atau pembagi sembako. Sebaliknya, DPR adalah produsen kebijakan yang menentukan arah hidup bersama.

Sayangnya, budaya politik amplop masih kuat. Legislator dianggap sukses jika mampu “cair”. Padahal, fungsi utama DPR adalah menyerap aspirasi, menyusun regulasi, mengatur anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Pentingnya Pendidikan Politik

Oleh karena itu, salah satu pekerjaan rumah besar partai politik adalah mendidik masyarakat. Baik kader maupun simpatisan perlu memahami makna sejati demokrasi dan pelayanan publik.

Prof. Yusri menegaskan, “Yang paling tahu masalah daerah adalah orang daerah itu sendiri.” Dengan kata lain, memberi ruang kepada pengambil kebijakan lokal untuk menyusun strategi berbasis data dan budaya lokal merupakan langkah wajib.

Desentralisasi sebagai Struktur, Bukan Jargon

Gema Bangsa memfasilitasi semangat ini. Desentralisasi partai bukan sekadar jargon, melainkan struktur internal yang memberi kewenangan nyata kepada pengurus dan kader hingga tingkat desa. Program kerja dapat disesuaikan dengan karakter tiap daerah.

Dalam konteks pertanian, misalnya, Prof. Yusri mengkritik alih fungsi lahan yang menggerus wilayah produktif pangan di Sumatera Utara. “Kalau lahan tak bertambah dan produktivitas menurun, maka ketahanan pangan hanya jadi ilusi. Kita akan tergantung pada impor terus-menerus,” ujarnya.

Solusi Berbasis Realitas Lokal

Sebagai solusi, kebijakan publik harus menekankan keberlanjutan lahan pertanian, pendidikan petani berbasis teknologi, dan pengelolaan ruang yang tidak sekadar mengejar profit jangka pendek. Hal ini hanya bisa tercapai jika pembuat kebijakan memahami denyut nadi lokal — bukan sekadar menyalin program pusat.

Gema Bangsa percaya, masa depan Indonesia dibangun dari kekuatan daerah. Dengan demikian, bukan pemusatan kuasa di ibu kota yang utama, melainkan penyebaran inovasi dan tanggung jawab ke seluruh pelosok nusantara.

Desa sebagai Subjek Pembangunan

Dalam pola pikir ini, desa bukan sekadar objek pembangunan. Desa adalah subjek yang mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan publiknya sendiri. Kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga pemuda desa merupakan bagian dari ekosistem politik lokal yang perlu diberdayakan.

Sebagaimana disampaikan Prof. Yusri: “Pakaian kepala desa itu sama dengan bupati dan presiden. Itu simbol bahwa negara hadir hingga ke desa. Tinggal bagaimana SDM-nya diberi ruang dan dihargai.”

Menuju Politik yang Membebaskan

Desentralisasi bukan hanya teknis pengalihan kewenangan. Ia adalah cara berpikir yang memerdekakan: memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk memimpin perubahan di tempatnya sendiri.

Partai Gema Bangsa tidak ingin sekadar mengulang wajah lama politik Indonesia. Sebaliknya, Gema Bangsa hadir untuk menawarkan politik yang membebaskan, partisipatif, dan berpihak pada kehidupan yang lebih bermartabat.

Karena pada akhirnya, kebijakan terbaik bukanlah yang dibuat di ruang tertutup Jakarta. Kebijakan yang paling efektif adalah yang disusun di tengah sawah, pasar, dan lorong kampung — bersama rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.