Keresahan Terhadap Kebijakan Publik di Daerah
Di tengah gelombang perubahan politik nasional yang terus bergulir, banyak orang bertanya-tanya mengapa kebijakan publik sering terasa jauh dari kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Salah satu alasannya adalah karena kebijakan tersebut terlalu sentralistik dan bersifat top-down. Akibatnya, akar rumput sering terlupakan.
Oleh karena itu, Partai Gema Bangsa hadir membawa warna baru. Bukan sekadar partai politik, Gema Bangsa mengusung semangat desentralisasi sejati: memberikan ruang penuh bagi kader dan pengambil kebijakan di daerah untuk berpikir, merumuskan, dan bertindak berdasarkan realitas lokal.
Dalam salah satu episode Gema Podcast Sumatera Utara, Prof. Dr. Muhammad Yusri, M.Si. — akademisi sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPW Gema Bangsa Sumut — mengungkapkan dengan lugas: “Hulu dari keberhasilan masyarakat adalah kebijakan. Kalau kebijakannya baik, maka hasilnya akan baik pula.”
Sebagai dosen yang kini memutuskan “turun gunung” ke dunia politik, Prof. Yusri membawa perspektif segar. Ia tidak sekadar ingin duduk di kursi kekuasaan, tetapi ingin memperjuangkan kebijakan yang lahir dari problem nyata dan potensi riil masyarakat.
Namun, salah satu kritik tajam yang disampaikan Prof. Yusri adalah miskinnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi legislator. DPR bukan lembaga pemberi bantuan langsung tunai atau pembagi sembako — tetapi produsen kebijakan yang menentukan arah hidup kita bersama.
Sayangnya, budaya politik amplop masih kuat. Legislator dianggap sukses jika bisa “cair”. Padahal, fungsi utama DPR adalah menyerap aspirasi, menyusun regulasi, menyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Inilah sebabnya salah satu pekerjaan rumah besar partai politik adalah mendidik masyarakat dan kadernya untuk memahami makna sejati dari demokrasi dan pelayanan publik.
Prof. Yusri mengangkat satu pesan yang sangat penting: yang paling tahu masalah daerah adalah orang daerah itu sendiri. Oleh karena itu, memberi ruang kepada pengambil kebijakan lokal untuk menyusun strategi berbasis data dan budaya lokal adalah langkah wajib dalam menciptakan efektivitas kebijakan.
Gema Bangsa memfasilitasi ini. Desentralisasi partai bukan sekadar jargon, tetapi struktur internal yang memberi wewenang nyata kepada pengurus dan kader di kabupaten, kota, hingga desa untuk menyesuaikan program kerja dengan karakter daerahnya masing-masing.
Dalam konteks pertanian, misalnya, Prof. Yusri mengkritik bagaimana alih fungsi lahan telah menggerus wilayah-wilayah produktif pangan di Sumatera Utara. “Kalau lahan tak bertambah dan produktivitas menurun, maka ketahanan pangan hanya jadi ilusi. Kita akan tergantung pada impor terus-menerus,” ujarnya.
Sebagai solusi, kebijakan publik harus mengutamakan keberlanjutan lahan pertanian, pendidikan petani berbasis teknologi, dan pengelolaan ruang yang tidak semata berorientasi pada profit jangka pendek. Ini hanya bisa terjadi jika para pembuat kebijakan benar-benar memahami denyut nadi lokal — bukan sekadar meng-copy paste program pusat.
Gema Bangsa percaya bahwa masa depan Indonesia dibangun dari kekuatan daerah. Dengan kata lain, bukan dengan memusatkan kuasa di ibu kota, melainkan dengan menyebar semangat inovasi dan tanggung jawab ke seluruh pelosok nusantara.
Dalam pola pikir ini, desa bukan objek pembangunan, melainkan subjek yang mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan publiknya sendiri. Kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga pemuda desa adalah bagian dari ekosistem politik lokal yang harus diberdayakan.
Sebagaimana disampaikan Prof. Yusri, “Pakaian kepala desa itu sama dengan bupati dan presiden. Itu simbol bahwa negara hadir hingga ke desa. Tinggal bagaimana SDM-nya diberi ruang dan dihargai.”
Desentralisasi bukan sekadar teknis pengalihan kewenangan, melainkan cara berpikir yang memerdekakan: memberikan kepercayaan kepada rakyat dan anak daerah untuk memimpin perubahan di tempatnya sendiri.
Gema Bangsa tidak ingin menjadi partai yang hanya mengulang wajah lama politik Indonesia. Sebaliknya, kami hadir untuk menawarkan politik yang membebaskan, partisipatif, dan berpihak kepada kehidupan yang lebih bermartabat.
Karena pada akhirnya, kebijakan yang paling baik bukan yang dibuat di ruangan tertutup Jakarta, tetapi yang disusun di tengah sawah, pasar, dan lorong-lorong kampung — bersama rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
