Saat Partai Jadi Startup: Gema Bangsa Tawarkan Dompet Digital untuk Kader
Apa jadinya jika sebuah partai politik tampil layaknya perusahaan rintisan (startup)? Itulah yang dilakukan Partai Gema Bangsa saat meluncurkan Aplikasi […]
Filter posts by category
BERITA DPP
DPP Gema Bangsa Meriahkan HUT RI ke-80: Dari Lomba Rakyat Hingga Aplikasi Digital
Tradisi dan Inovasi Warnai HUT ke-80 RI di DPP Gema Bangsa Jakarta — Suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 akan
Deklarasi Akbar Partai Gema Bangsa 17–18 Januari 2026: Desentralisasi Politik dalam Panggung Futuristik
Jakarta — DPP Partai Gema Bangsa menggelar rapat internal pada Selasa, 12 Agustus 2025, di Kantor DPP Jakarta. Rapat yang
Laporan Perkembangan Website partaigemabangsa.org
Update per 9 Agustus 2025. Website Partai Gema Bangsa, partaigemabangsa.org, terus menunjukkan perkembangan positif dalam hal pengunjung dan keterlibatan pengguna.
Gema Bangsa Bersiap Melangkah: Rapat Pleno Bahas Deklarasi dan Rapimnas
Jakarta, 31 Juli 2025 — Di tengah semangat perubahan dan konsolidasi, Partai Gema Bangsa menggelar Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
Ahmad Rofiq Silaturrahmi dengan Habib Alwi di Palu – Partai Gema Bangsa
PALU — Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sopiyan dan jajaran fungsionaris pusat melakukan
Momentum Pembaruan Demokrasi, Bukan Alat Kekuasaan: Sikap Tegas Ketum Gema Bangsa
JAKARTA — Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menegaskan bahwa pemisahan pemilu nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Putusan
Heri Budianto: Pemilu Dipisah, Partai Diuji Lewat Kerja Nyata
JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah dinilai akan mengubah lanskap politik
Pemilu Dipisah, Partai Diuji: Putusan MK & Masa Depan Politik Lokal
JAKARTA. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 yang menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah menjadi sorotan utama dalam
Pemisahan Pemilu dan Jalan Reformasi: Membaca Putusan MK Bersama Perludem
JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah menjadi titik balik dalam
