Selama ini, kita terbiasa melihat kekuasaan mengalir dari atas. Pusat memutuskan, daerah mengikuti. Rakyat di kabupaten dan kota hanya menerima hasilnya—kadang sesuai harapan, sering kali tidak.
Tapi bagaimana jika alirannya dibalik? Bagaimana jika keputusan penting justru lahir dari daerah, dari rakyat yang paling tahu apa yang mereka butuhkan?
Inilah gagasan berani Desentralisasi Politik yang diusung Partai Gema Bangsa. Buyung Zulkifli, Sekretaris DPW Jambi, menyebutnya sebagai terobosan untuk memutus rantai sentralisasi yang sudah terlalu lama mengakar. “Saatnya rakyat benar-benar berdaulat menentukan pemimpin dan kebijakannya sendiri,” tegasnya.
Dari Tradisi Lama ke Politik Modern
Buyung menegaskan, desentralisasi politik bukan sekadar memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah. Ini soal membangun partai yang benar-benar modern, berbasis digital, dan mampu merespons aspirasi warga secara langsung. Partai Gema Bangsa ingin mematahkan tradisi lama yang sentralistis dan menggantinya dengan sistem yang lebih terbuka.
Rakyat Berhak Memilih Pemimpinnya Sendiri
Prinsipnya jelas: rakyat di kabupaten, kota, dan provinsi berhak penuh memilih pemimpin mereka tanpa campur tangan pusat. Dengan begitu, yang terpilih adalah sosok yang dipercaya masyarakat setempat, bukan hasil kompromi politik di ibu kota.
Menghapus Intervensi, Menguatkan Daerah
Selama ini, intervensi pusat sering membuat aspirasi lokal tersingkir. Dengan desentralisasi, keputusan dibuat sedekat mungkin dengan masyarakat yang terdampak. Itulah esensi demokrasi yang sesungguhnya—kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di segelintir elit politik pusat.
Optimisme Menyongsong Pemilu
Buyung optimistis, jika gagasan ini dijalankan secara konsisten, Gema Bangsa akan menjadi motor penggerak lahirnya pemimpin-pemimpin lokal yang benar-benar paham denyut nadi rakyatnya. Lebih dari itu, demokrasi di daerah akan tumbuh lebih sehat dan kuat.
Desentralisasi politik bukan sekadar konsep di atas kertas. Ini langkah nyata untuk membalik arah kekuasaan—dari pusat, kembali ke rakyat di daerah. Karena hanya di tangan rakyat, demokrasi bisa berakar dan tumbuh.
