Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto bukan sekadar pengampunan hukum. Ia adalah sinyal politik yang kuat—bahwa penyanderaan melalui rekayasa hukum tidak boleh lagi menjadi alat dalam kontestasi kekuasaan.
Opini ini lahir dari keprihatinan terhadap praktik kriminalisasi politik yang kerap mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan. Ketika hukum dijadikan alat untuk membungkam, bukan untuk menegakkan, maka demokrasi kehilangan pijakannya.
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang disetujui DPR dalam memberikan abolisi dan amnesti memang menuai pro dan kontra. Namun, jika dimaknai secara jernih, keputusan ini bisa menjadi titik awal untuk menata ulang relasi antara hukum dan politik. Bukan untuk melemahkan proses hukum, tapi untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa hukum tidak boleh tunduk pada agenda politik.
Gema Bangsa memandang bahwa pengampunan hukum harus disertai dengan komitmen reformasi hukum yang lebih luas. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak politik warga negara harus menjadi bagian dari agenda nasional. Karena tanpa itu, abolisi dan amnesti hanya akan menjadi solusi sesaat, bukan jawaban jangka panjang.
Kami percaya, politik yang sehat dimulai dari hukum yang adil. Dan hukum yang adil tidak lahir dari tekanan, tapi dari keberanian untuk berpihak pada kebenaran.
