Otonomi daerah seharusnya menjadi jalan untuk mendekatkan kekuasaan kepada rakyat dan memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi serta menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Namun, dalam praktiknya, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terus menghadapi berbagai persoalan dan tarik-menarik kepentingan.
Lantas, sejauh mana otonomi daerah masih benar-benar memiliki ruang untuk berkembang? Apakah desentralisasi sedang diperkuat, atau justru perlahan mengalami penyempitan kewenangan?
Dalam episode obrolan kebangsaan kali ini, host Diki Mulya Ramadani menggali pandangan komprehensif bersama Dr. Hendra Karianga, SH, MH—seorang praktisi hukum, akademisi berpengalaman, sekaligus Ketua DPW Gema Bangsa Maluku Utara. Diskusi ini mengupas tuntas dinamika pergeseran kekuasaan, tarikan napas otonomi yang kian menyempit, hingga resep perbaikan tata kelola negara berbasis kedaulatan rakyat.
Arus Balik Sentralisasi: Ketika Kewenangan Daerah Digerus
Perjalanan otonomi di tanah air bermula dari momentum reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999[cite: 8], yang kala itu sukses meniupkan roh desentralisasi murni[cite: 8]. Lewat regulasi tersebut, daerah diberi keleluasaan penuh untuk mengatur tata kelola pemerintahan, mengelola sumber daya, hingga mengatur fiskal mandiri[cite: 8]. Sayangnya, babak kebebasan ini berangsur-angsur terkikis oleh produk hukum berikutnya, puncaknya tatkala UU No. 23 Tahun 2014 disahkan[cite: 8]. Pengalihan kewenangan masif ke tangan pusat[cite: 8] menandai matinya esensi otonomi[cite: 8], menyeret daerah kembali ke cengkeraman birokrasi sentralistik.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif belaka, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas nasional[cite: 8]. Ketika daerah dipreteli hak-hak pengelolaannya, sementara beban kesejahteraan tetap dituntut tinggi, ketimpangan fiskal ini menjelma menjadi bom waktu[cite: 8] yang berisiko memunculkan disintegrasi jika tidak segera dikoreksi secara konstitusional berdasarkan Pasal 18 UUD 1945[cite: 8].
Benang Kusut Penegakan Hukum dan Demokrasi Elitis
Persoalan bangsa tidak berhenti pada aspek kewenangan daerah semata, melainkan merambah hingga ke jantung penegakan hukum[cite: 8]. Merujuk pada pandangan sosiologi hukum Lawrence Friedman, persoalan utama di negeri ini bukanlah kekurangan instrumen undang-undang, melainkan keroposnya integritas moral serta mentalitas pada struktur kelembagaan aparat penegak hukum itu sendiri[cite: 8]. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat tinggi membuktikan bahwa sistem pengawasan kita tengah mengalami krisis akut[cite: 8].
Di ranah politik, gejala feodalisme dan dominasi elite membuat demokrasi kerap terjebak dalam prosedural semu yang sarat praktik transaksional[cite: 8]. Menjawab kebuntuan ini, Partai Gema Bangsa mengusung model desentralisasi politik[cite: 8]—sebuah terobosan untuk mengembalikan marwah kedaulatan langsung kepada masyarakat akar rumput, memutus rantai politik mahar[cite: 8], serta melahirkan pemimpin berintegritas yang lahir dari rahim rakyat[cite: 8].
Menyelaraskan Visi Negara dan Pengawalan Sistemik
Di tengah tantangan transisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto[cite: 8], berbagai program strategis kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki muatan mulia untuk mendongkrak kesejahteraan sosial[cite: 8]. Kendati demikian, visi besar tersebut kerap menemui jalan terjal di tingkat operasional akibat ulah oknum pembantu presiden yang gagal menerjemahkan cetak biru kebijakan secara bersih[cite: 8].
Oleh karena itu, pembersihan struktur kelembagaan, penerapan meritokrasi secara konsisten, serta pengawalan kolektif dari seluruh elemen bangsa menjadi harga mati[cite: 8]. Dukungan terhadap pemerintah harus senantiasa diiringi dengan kritik konstruktif[cite: 8], memastikan bahwa roda kekuasaan benar-benar berputar untuk kemakmuran rakyat semata, bukan sekadar melanggengkan kepentingan segelintir elite[cite: 8].
Saksikan Video Selengkapnya
Gema Bangsa TV — "OTONOMI DAERAH KITA DI BERANGUS ? | Hendra Karianga"
