JAKARTA — Ada satu gejala klinis yang akut dalam tubuh politik Indonesia hari ini: kita mengaku demokratis, tetapi isi kepala kita masih feodal. Kita berteriak tentang otonomi daerah, tetapi dalam praktiknya, Jakarta bertindak layaknya monarki absolut yang menguras habis darah dari urat nadi daerah.
Gejala penyakit struktural inilah yang dibedah secara forensik oleh Dr. Yandra Doni, Ketua DPW Partai Gema Bangsa Provinsi Banten. Gaya bicaranya tidak bertele-tele. Sebagai seorang dokter, Yandra mendiagnosis masalah bangsa ini bukan dari gejalanya di permukaan, melainkan langsung memotong akar kankernya. Dan akarnya, menurut Yandra, ada di pusat kekuasaan.
Sindrom "Sinterklas" Pusat dan Pemiskinan Daerah
Tesis paling radikal sekaligus tamparan keras yang dilemparkan Yandra Doni adalah pembongkaran mitos mengenai "kebaikan hati" Jakarta. Selama ini, pusat memosisikan diri sebagai pemberi restu dan penyokong hidup daerah lewat dana transfer. Yandra membalik cermin itu dengan sangat menohok:
"Dari dulu memang pemerintah pusat kita itu tidak pernah bisa cari duit dan bisanya hanya ngeruk daerah. Dari daerah ditarik semua ke pusat, kemudian dia seperti Sinterklas, kemudian seperti Robin Hood bagi-bagi DAK-DAU. Padahal garong utamanya itu dari pusat. Pusatlah yang membuat miskin Indonesia."
Bagi Yandra, otonomi daerah yang berjalan sejak era Reformasi tak lebih dari sebuah sandiwara politik. Daerah ibarat dilepas kepalanya, tetapi buntutnya tetap dipegang erat oleh Jakarta. Ketika pemerintah pusat panik akibat krisis global atau sibuk mendanai proyek politik elektoralnya sendiri, daerah yang langsung dikorbankan melalui pemangkasan anggaran transfer hingga triliunan rupiah.
Postur Anggaran yang Irasional dan "Rayap" Korupsi
Sebagai politisi yang terbiasa menguji data secara presisi, Yandra melakukan otopsi terhadap postur APBN dan APBD kita. Ia menunjuk sebuah anomali besar di mana uang negara habis bukan untuk mengurus rakyat, melainkan untuk memberi makan mesin birokrasi.
"Belanja aparatur itu 60 sampai 70 persen, sementara belanja publik itu hanya 30 sampai 40 persen. Ini kan irasional logika! Bagaimana yang mengatakan bahwa untuk orang banyak uangnya sedikit, aparatur yang sedikit diberikan 60 sampai 70 persen? Terus mau belanja apa lagi?"
Ibarat tubuh yang kekurangan gizi, remah-remah anggaran publik yang hanya 30-40 persen itu pun ternyata masih digerogoti oleh penyakit kronis lainnya. Yandra dengan sinis menyebutkan bahwa sisa anggaran yang sedikit itu pun masih bocor dikorupsi, bahkan kini praktiknya menggunakan konsultan agar terlihat rapi.
"Korupsi kita ini sudah benar-benar rayap yang menghabisi semuanya. Kalau kita berperang lawan korupsi, itu betul-betul kita sejahtera."
Soft Revolution: Menghancurkan Mental Komprador
Mengapa reformasi 1998 dinilai jalan di tempat? Yandra mendiagnosis bahwa gerakan massa kala itu hanya mengganti wajah kekuasaan, bukan sistemnya. Oleh karena itu, ia menawarkan gagasan desentralisasi radikal sebagai sebuah Soft Revolution (Revolusi Lunak)—sebuah langkah cerdas dan senyap untuk merombak total sistem sentralistik yang dinilainya anti-demokrasi.
Yandra menolak keras mentalitas pejabat kita yang gemar mengklaim kekayaan alam milik Tuhan sebagai properti pribadi negara, lalu berlagak dermawan kepada rakyatnya sendiri. Ia memberikan analogi pohon pisang yang tumbuh sendiri, diklaim oleh negara, lalu saat dijual kembali ke rakyat dengan harga sedikit murah, negara berdalih sedang memberikan "subsidi".
Bagi Yandra, Banten adalah etalase yang sempurna dari ironi ini. Banten memiliki Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, industri baja raksasa, hingga potensi tambang emas. Namun, mengapa wajah kemiskinan dan jembatan rusak masih dominan? Karena daerah kehilangan kedaulatan.
Visi ekonomi Yandra Doni melompat jauh ke depan: seorang kepala daerah harus memiliki entrepreneurship. Daerah harus berani menuntut hak kelola atas aset strategisnya. Jika daerah kaya, daerah harus berani mengambil kebijakan paling ekstrem: membebaskan pajak bagi rakyatnya.
Menghentikan Kegilaan Struktural
Gaya pemikiran Dr. Yandra Doni adalah sebuah gugatan atas "kegilaan struktural" yang terus kita ulang dari pemilu ke pemilu. Redaksi melihat narasi desentralisasi radikal ini bukan sekadar pemanis retorika, melainkan resep obat yang pahit namun esensial bagi penyakit menahun Republik ini.
Jika Indonesia ingin sembuh dan melompat maju, kita harus berani beralih dari demokrasi prosedural yang disodorkan oligarki menuju kedaulatan nyata di tangan daerah. Bola kini ada di tangan rakyat: apakah kita akan terus menjadi PASIEN PASIF DARI SISTEM YANG KORUP, atau ikut dalam SOFT REVOLUTION untuk merebut kembali hak-hak daerah?
