Tahun 2026 menandai kembali pelaksanaan mandat negara berskala besar, yakni pemberangkatan sekitar 221.000 jemaah haji Indonesia, yang terdiri atas 203.320 jemaah kuota reguler dan 17.680 jemaah kuota khusus. Dengan dukungan armada Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, jemaah yang tergabung dalam 525 kelompok terbang akan diberangkatkan melalui 14 embarkasi mulai 22 April 2026.
Besarnya skala penyelenggaraan ini menuntut kapasitas tata kelola yang solid, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan jemaah. Optimisme publik terhadap haji 2026 harus dibangun di atas evaluasi yang jujur dan objektif. Penyelenggaraan haji hingga tahun 2025 masih menyisakan catatan serius, terutama pada fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)—fase krusial yang kerap menguji ketahanan sistem layanan secara menyeluruh.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai otoritas tunggal penyelenggaraan haji merupakan langkah strategis dalam konsolidasi kewenangan negara. Namun, restrukturisasi kelembagaan tersebut hanya akan bermakna apabila diikuti dengan peningkatan kualitas kebijakan, standar layanan, dan akuntabilitas publik. Negara dituntut memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan haji dikelola secara adil, manusiawi, dan profesional.
Dalam kerangka kepentingan nasional dan perlindungan jemaah, agenda perbaikan penyelenggaraan haji 2026 perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis berikut:
Penguatan Tata Kelola dan Orientasi Perlindungan Jemaah
Penyelenggaraan haji harus ditopang oleh manajemen yang transparan, efisien, dan berbasis risiko, dengan perhatian utama pada keselamatan serta kenyamanan jemaah, khususnya jemaah lansia dan kelompok berisiko tinggi. Sebagai otoritas tunggal, Kementerian Haji dan Umrah memikul tanggung jawab institusional untuk memastikan tata kelola yang responsif dan melampaui pendekatan administratif semata.
Standarisasi Layanan dan Pengetatan Kurasi Mitra
Layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan merupakan hak dasar jemaah yang tidak dapat ditawar. Kerja sama dengan syarikah di Arab Saudi harus dilandasi proses seleksi yang ketat, terukur, dan berorientasi pada kualitas layanan. Kepentingan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah harus menjadi variabel utama dalam setiap kemitraan operasional.
Kedaulatan Digital dan Diplomasi Penyelenggaraan
Perubahan kebijakan serta transformasi digital penyelenggaraan haji di Arab Saudi menuntut kesiapan administratif dan diplomasi yang proaktif. Negara perlu memastikan setiap perubahan sistem tersosialisasi secara presisi dan menyeluruh agar jemaah tidak menanggung konsekuensi akibat ketidaksiapan institusional. Dalam konteks ini, penyelenggaraan haji merupakan bagian dari diplomasi pelayanan publik yang mencerminkan kapasitas negara dalam melindungi warganya di luar negeri.
Penegasan Etika dan Profesionalitas Petugas Haji
Petugas haji merupakan representasi negara dalam melayani jemaah. Fokus utama petugas harus sepenuhnya diarahkan pada pendampingan dan pelayanan, terutama pada fase-fase paling menentukan. Penempatan tugas pelayanan sebagai prioritas tertinggi—bahkan ketika menuntut pengorbanan kepentingan ibadah personal—merupakan wujud integritas, etika pengabdian, dan profesionalitas aparatur negara.
Percepatan Realisasi Kampung Haji Indonesia
Realisasi Kampung Haji Indonesia perlu ditempatkan sebagai agenda strategis jangka panjang. Fasilitas ini diharapkan berfungsi sebagai pusat layanan, koordinasi, dan perlindungan jemaah Indonesia di Tanah Suci, sekaligus menegaskan kehadiran serta martabat bangsa dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sepanjang tahun.
Penyelenggaraan haji pada hakikatnya bukan semata urusan teknis keagamaan, melainkan refleksi kapasitas negara dalam mengelola mandat besar, melindungi warganya, dan menjaga kehormatan nasional di ruang internasional. Dengan tata kelola yang kuat dan orientasi pelayanan yang konsisten, haji 2026 diharapkan menjadi fondasi perbaikan yang berkelanjutan.
Jakarta, 1 Januari 2026
H. Abdul Khaliq Ahmad
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa
Ketua Umum DPP SAHI
