Kalau kita bicara partai politik di Indonesia hari ini, jujur saja, hampir semuanya masih sangat feodal. Partai bukan lagi milik rakyat, tapi milik “tuan”. Kader, pengurus, anggota, semua jadi budak yang mengabdi kepada satu orang di atas.
Apa artinya? Demokrasi kita cuma demokrasi bohongan.
Politik Jadi Alat Tuan
Begini. Partai politik seharusnya jadi wadah rakyat. Tapi kenyataannya, semua keputusan penting—pencalonan, nomor urut legislatif, bahkan rekomendasi Pilkada—ditentukan oleh segelintir orang di pusat.
Yang di bawah kerja banting tulang, tapi ujung-ujungnya menunggu titah “tuan besar”. Energi politik habis hanya untuk melayani satu orang. Kalau begitu, buat apa kita bicara demokrasi?
Demokrasi Top-Down Itu Omong Kosong
Lucunya, mereka teriak-teriak soal demokrasi. Tapi apa gunanya demokrasi kalau semua seragam, semua top-down? Itu bukan demokrasi. Itu omong kosong.
Rakyat hanya dipakai suaranya saat pemilu, setelah itu dilupakan. Demokrasi jadi formalitas: ada pemilu, ada kursi, tapi rakyat tetap jadi penonton.
Budaya Palak & Politik Balik Modal
Parahnya lagi, di partai feodal selalu ada budaya palak. Mau nyalon? Bayar. Mau dapat nomor urut? Bayar.
Akhirnya apa? Begitu terpilih, yang dicari pertama kali bukan pelayanan untuk rakyat, tapi balik modal. Inilah yang melahirkan korupsi. Kalau dulu korupsi ratusan miliar sudah heboh, sekarang kita dengar “triliun kuadrat”. Itu gila. Mental bangsa sudah rusak.
Gema Bangsa: Antitesa Politik Feodal
Partai Gema Bangsa lahir untuk melawan budaya itu. Kami tidak mau jadi partai budak tuan. Prinsip kami jelas: partai ini bottom-up, bukan top-down.
Keputusan partai harus datang dari bawah: DPC, DPD, DPW. Ketua umum bukan raja. Dia hanya rule, pengatur. Yang jadi tuan sebenarnya adalah rakyat.
Kalau semua keputusan hanya bergantung pada satu orang, buat apa ada struktur partai dari bawah sampai atas? Demokrasi itu demos-kratos—kekuasaan rakyat. Bukan kekuasaan tuan.
Demokrasi Sejati Itu dari Rakyat
Kalau bangsa ini serius mau membenahi politik, ya mulai dari partai dulu. Hapus feodalisme. Jangan lagi ada kultus individu.
Partai harus jadi ruang kaderisasi, tempat orang ditempa, bukan tempat orang dengan uang bisa seenaknya masuk dan naik. Kalau tidak, kita akan terus hidup dalam demokrasi palsu.
Sudah cukup rakyat jadi budak. Saatnya rakyat benar-benar jadi pemilik kedaulatan.
dr. Yandra Doni
Ketua Bidang Politik & Kebijakan Publik, DPP Partai Gema Bangsa
