Politik Hijau dan Keadilan Ekologis: Menyoroti Paradoks Sumber Daya Alam di Indonesia

Ketika hutan-hutan tropis kita beralih fungsi dan sumber daya alam dikuras secara masif, masyarakat di wilayah penghasil justru terjerembab dalam kemiskinan ekstrem. Dalam program Obrolan Gema Kebangsaan di kanal YouTube Gema Bangsa TV, perbincangan mendalam mengupas tuntas kutukan sumber daya alam serta pentingnya politik hijau untuk mengembalikan kedaulatan ekologis dan ekonomi rakyat.

Dipandu oleh host Diki Mulya Ramadani, obrolan bernas ini menghadirkan sosok inspiratif pengurus DPP Partai Gema Bangsa bidang lingkungan dan reforma agraria yang juga Ketua Umum Serikat Hijau Indonesia (SHI), yakni Dr. Ade Indriani Juhri. Diskusi mengalir organik dan tajam, membedah temuan disertasinya mengenai paradoks sagu dan kemiskinan di Papua, sindikasi oligarki, hingga mendesaknya penerapan kebijakan desentralisasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

Paradoks Sagu di Papua dan Kutukan Sumber Daya Alam

Papua memiliki kekayaan hutan tropis dan mineral yang luar biasa besar, namun paradoksnya, masyarakat adat di sana justru mengalami kemiskinan ekstrem. Fenomena ini sejalan dengan teori kutukan sumber daya alam (resource curse) dari Robert Auty. Hilangnya hutan-hutan sagu yang menjadi sumber pangan utama masyarakat adat akibat alih fungsi lahan skala besar sama artinya dengan merampas hak hidup dan pangan mereka.

Kerusakan lingkungan dan krisis ekologis yang terjadi di berbagai daerah—mulai dari Papua, Kalimantan, hingga Sumatera—tidak bisa diselesaikan hanya dengan simbol menanam pohon semata. Persoalan ini merupakan masalah kebijakan politik, sehingga mutlak membutuhkan keputusan politik (political will) yang berani dari para pemangku kekuasaan untuk menghentikan eksploitasi yang merugikan rakyat.

Sindikasi Oligarki dan Kebutuhan Politik Hijau

Akar dari ketimpangan ekonomi dan kehancuran ekologis di Indonesia adalah praktik sindikasi oligarki yang telah terbangun berpuluh-puluh tahun. Sumber daya alam dikuasai oleh segelintir elite sementara daerah penghasil hanya mendapatkan porsi yang sangat minim dan menanggung beban kerusakan lingkungan.

Partai Gema Bangsa hadir membawa gagasan desentralisasi dan politik hijau, di mana tata kelola sumber daya alam dikembalikan kepada wilayah dan masyarakat lokal yang paling memahami daerahnya, tentu dengan sistem pengawasan dan kontrol yang adil. Keputusan politik hijau menempatkan kelestarian ekologi dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar melayani kepentingan pemodal besar.

Membangun Kepemimpinan yang Inklusif dan Berintegritas

Menutup diskusi, ditekankan pula pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih berbasis meritokrasi dan keterbukaan publik (good governance). Pengelolaan negara tidak boleh sekadar menjadi ajang bagi-bagi jabatan bagi kelompok tertentu, melainkan harus dikelola secara egalit dan inklusif demi menjamin masa depan generasi bangsa yang akan datang.