Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah bukan sekadar perubahan teknis. Bagi saya, ini adalah peluang langka untuk membangun ulang fondasi demokrasi kita—fondasi yang selama ini terlalu padat, terlalu terpusat, dan terlalu jauh dari rakyat.
Ketua Bidang Politik & Kebijakan Publik
Selama bertahun-tahun, pemilu serentak lima kotak telah membuat rakyat memilih dalam satu tarikan napas. Pilpres menyedot perhatian, sementara calon legislatif daerah nyaris tak dikenal. Ini bukan demokrasi yang sehat. Ini bukan partisipasi yang utuh. Kita butuh ruang agar rakyat bisa mengenal wakilnya, memahami isu lokal, dan menentukan arah politik secara lebih jernih.
Desain pemilu yang baru ini seharusnya jadi jalan pulang bagi politik agar kembali ke rakyat. Demokrasi tidak boleh hanya milik elite. Ia harus dibangun dari bawah—dari kampung, dari komunitas, dari suara-suara yang selama ini terpinggirkan.
Namun, saya juga ingin mengingatkan: transisi ini tidak tanpa risiko. Jika DPR dan Pemerintah tidak segera menyusun regulasi baru yang jelas dan adil, kita bisa terjebak dalam kebuntuan konstitusional. Lebih buruk lagi, celah ini bisa dimanfaatkan untuk memperpanjang kekuasaan. Maka, semua pihak harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan jangka pendek.
Sebagai kader Partai Gema Bangsa, saya percaya bahwa perubahan sistem pemilu ini harus disambut dengan kerja politik yang lebih terbuka, terstruktur, dan membumi. Politik yang berakar kuat di masyarakat akan lebih tahan terhadap manuver elite dan lebih mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Dalam forum diskusi nasional yang kami gelar, saya melihat antusiasme dan keseriusan banyak pihak untuk membedah tantangan hukum dan politik dari keputusan MK ini. Tapi lebih dari itu, saya melihat harapan—bahwa kita bisa memulai babak baru demokrasi, jika kita berani berubah.
Kalau kita mau demokrasi yang lebih baik, partai politik harus siap berubah. Dan perubahan itu harus dimulai dari cara kita memahami pemilu—bukan sekadar sebagai perebutan kekuasaan, tapi sebagai cara rakyat menentukan arah bangsa (dr. Yandra Doni, Ketua Bidang Politik, Partai Gema Bangsa)
