PROFIL PARTAI GEMA BANGSA

Partai Gema Bangsa

Gema Bangsa, suara perubahan dari rakyat untuk rakyat—politik bersih, mandiri, dan berakar di seluruh daerah Indonesia

Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, berdaulat, berbudaya, adil, dan makmur dengan semangat nasionalisme religius.

Mewujudkan pemerintahan yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, demi Indonesia yang mandiri dan bermartabat.
Menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara, dalam semangat kebangsaan yang bermartabat dan berdaya saing.
Menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai NKRI.
Menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum, guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang melindungi kehidupan rakyat, bangsa, dan negara.
Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan, agar manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh warga negara.
Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui gerakan UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital sebagai pilar pembangunan berbasis rakyat.
Membentuk masyarakat yang religius, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara

Otoritas pengambilan keputusan (termasuk pencalonan Pilkada) berada di tangan DPD/DPC, bukan di DPP.

Hanya kader yang telah berproses & menunjukkan kapasitas yg akan maju sbg calon legislatif atau kepala daerah.

Seluruh kegiatan partai dibiayai melalui sistem urunan & gotong royong, bukan sponsor elite.

Setiap pengurus daerah menandatangani kontrak politik bermaterai yang menjamin ketaatan pada prinsip anti-mahar.

Menjadikan politik sbg sarana pelayanan & pengabdian kpd rakyat, bukan alat akumulasi kekuasaan.

Menjamin transparansi keuangan, kebijakan, dan keputusan agar rakyat dapat langsung mengawasi partai

Setiap DPD/DPC memiliki hak otonomi penuh dalam menentukan arah politik dan kebijakan daerah.

Struktural

Tidak ada figur dominan yang menjadi pemilik partai. Ketua umum siap diganti melalui mekanisme musyawarah partai.

Organisasi

Tidak bergantung pada satu pemodal atau elite pusat. Semua kader ikut serta dlm urunan utk membiayai partai.

Financial

Partai membangun proyek2 berbasis komunitas, spti Desa Mandiri, melalui kontribusi bersama kader2 didaerah.

Pragmatik