Indonesia adalah negara besar. Kita memiliki sumber daya alam melimpah, bonus demografi yang nyata, dan posisi strategis dalam percaturan global. Namun pertanyaan mendasar tetap relevan: mengapa kita belum melompat secepat negara-negara Asia lainnya?
Masalahnya bukan pada kurangnya potensi. Masalahnya ada pada cara kita mengelola kekuasaan ekonomi.
Selama ini, pembangunan terlalu bertumpu pada pusat. Daerah diberi otonomi administratif, tetapi belum sepenuhnya diberi otonomi ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan nasional bergerak lambat dan tidak merata.
Partai Gema Bangsa memandang bahwa masa depan Indonesia hanya bisa dicapai melalui revolusi desentralisasi ekonomi—sebuah perubahan mendasar dalam cara negara membagi kewenangan dan tanggung jawab pembangunan.
Otonomi yang Belum Tuntas
Kita sering menyebut diri sebagai negara desentralistik. Namun dalam praktiknya, banyak keputusan strategis masih tersentralisasi.
Perizinan investasi, regulasi industri, kebijakan fiskal, hingga arah pembangunan ekonomi—semuanya masih sangat bergantung pada pusat.
Daerah sering kali hanya menjadi pelaksana, bukan penggerak.
Padahal dalam era persaingan global, kecepatan mengambil keputusan adalah kunci. Investor tidak menunggu birokrasi berlapis. Mereka mencari kepastian, efisiensi, dan kepemimpinan yang berani.
Jika semua keputusan harus berputar di Jakarta, maka energi daerah akan terus terhambat.
Belajar dari “The Mayor Economy”
Kita bisa belajar dari pengalaman Tiongkok melalui konsep yang dikenal sebagai The Mayor Economy.
Di sana, wali kota berfungsi sebagai CEO wilayah. Mereka memiliki ruang yang luas untuk menarik investasi, membangun kawasan industri, dan bernegosiasi langsung dengan pelaku ekonomi global.
Kompetisi antarkota mendorong inovasi. Pertumbuhan lahir dari bawah. Negara menjadi kuat karena daerahnya kuat.
Indonesia tidak harus meniru secara mentah. Tetapi semangatnya jelas: daerah harus diberi kewenangan nyata untuk menjadi motor pertumbuhan.
Tiga Agenda Strategis untuk Kemandirian Daerah
Partai Gema Bangsa mengusulkan tiga langkah strategis:
1. Mencetak Kepala Daerah sebagai Pemimpin Ekonomi
Indonesia memiliki lebih dari 500 daerah otonom. Namun belum ada sistem terstruktur yang menyiapkan kepala daerah sebagai manajer pertumbuhan.
Kita membutuhkan pemimpin daerah yang:
-
Memahami strategi investasi
-
Menguasai tata kelola anggaran secara efektif
-
Mampu membangun ekosistem industri
-
Berani berinovasi dalam koridor hukum
Daerah harus dipimpin oleh figur yang berpikir sebagai arsitek ekonomi, bukan sekadar administrator.
2. Memperluas Otoritas, Memperketat Akuntabilitas
Desentralisasi bukan berarti tanpa kontrol. Justru sebaliknya.
Kewenangan daerah harus diperluas, tetapi disertai:
-
Transparansi digital yang kuat
-
Standar kinerja nasional (KPI) yang terukur
-
Sistem evaluasi berbasis data
-
Mekanisme penghargaan dan sanksi yang tegas
Kita tidak boleh memilih antara otoritas atau akuntabilitas. Keduanya harus berjalan bersamaan.
3. Membangun Infrastruktur Manusia
Pembangunan tidak boleh berhenti pada beton dan aspal.
Kemandirian sejati lahir dari kualitas manusianya. Pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama.
Tanpa SDM unggul, investasi hanya menjadi aktivitas ekonomi jangka pendek yang tidak mengakar.
Daerah yang mandiri adalah daerah yang rakyatnya siap bersaing.
Menghadapi Tantangan Global
Dunia sedang bergerak cepat. Rantai pasok global berubah. Negara-negara ASEAN berlomba menarik investasi dan relokasi industri.
Jika Indonesia tetap mempertahankan pendekatan sentralistik yang lambat dan kaku, kita berisiko tertinggal dan terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah.
Revolusi desentralisasi bukan sekadar agenda administratif.
Ia adalah strategi daya saing bangsa.
Saatnya Percaya pada Daerah
Partai Gema Bangsa percaya bahwa Indonesia akan maju ketika seluruh wilayahnya diberdayakan.
Bukan hanya Jakarta yang tumbuh.
Bukan hanya kota-kota besar yang berkembang.
Tetapi ketika wali kota di Jember, bupati di Sulawesi Tenggara, dan pemimpin daerah di Papua memiliki kewenangan, kapasitas, dan keberanian untuk berkata:
“Wilayah kami siap menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia.”
Sudah saatnya negara berhenti memonopoli keputusan.
Sudah saatnya daerah diberi ruang untuk berinovasi.
Sudah saatnya kita membangun Indonesia dari bawah.
Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya pada kekuatan daerahnya sendiri.
#RevolusiDesentralisasi #TheMayorEconomy #KemandirianDaerah #GemaBangsa #EkonomiIndonesia
Catatan: bahan tulisan diambil dari podcastnya Gita Wirjawan bersama Tom Lembong
