Carut Marut Tata Kelola Daerah dan Urgensi Desentralisasi: Refleksi Kebangsaan Menatap Masa Depan

Ketika pusat tiba-tiba memotong transfer keuangan ke daerah hingga 30 sampai 40 persen, daerah langsung kelimpungan dan kelabakan mengatur fiskal. Dalam Diskusi Kebangsaan Episode 2 di kanal YouTube Gema Bangsa TV, carut-marut tata kelola daerah ini dibedah secara mendalam bersama para kader penggerak partai, memperlihatkan bagaimana ketergantungan pada pusat membuat daerah seolah kehilangan ruang nafas dan kedaulatan ekonominya sendiri.

Obrolan santai yang dipandu oleh Joko Kanigoro ini menghadirkan dua figur pimpinan daerah sekaligus pengurus Partai Gema Bangsa, yakni Charles Panciasih (Ketua DPW DKI Jakarta yang juga mantan Sekjen KPP) serta Ari Iskandar (Ketua DPW Sumatera Utara). Keduanya membedah secara blak-blakan bagaimana realitas pengelolaan daerah di lapangan—mulai dari tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta hingga potensi kekayaan alam Sumatera Utara yang kontras dengan kantong-kantong kemiskinan dan masalah birokrasi yang masih pabaliet (rumit dan ribet).

Menelisik Uang "Gelap" dan Ketimpangan Fiskal Daerah

Diskusi mengalir tajam ketika membahas ke mana perginya aliran uang dan bagaimana ketimpangan fiskal terjadi antara pusat dan daerah. Sebagian besar hasil kejahatan ekonomi atau sektor nonformal yang "gelap" di daerah ternyata banyak bermuara dan berputar di Jakarta, sementara daerah asalnya kerap tertatih-tatih hanya untuk sekadar membayar gaji pegawai atau tenaga honorer.

Di satu sisi, DKI Jakarta memiliki PAD yang sangat besar, namun di saat yang sama masih dihadapkan pada problem kemiskinan dan beban tata kelola urban yang berat. Begitu pula di Sumatera Utara, hamparan sawit dan potensi wilayah yang luar biasa luas seakan belum sepenuhnya mensejahterakan rakyat karena terkendala oleh sistem anggaran yang masih tersentralisasi penuh di tangan pusat.

Akar Masalah: Lemahnya Good Governance dan Biaya Politik Tinggi

Carut-marut yang terjadi di daerah tidak bisa dilepaskan dari rapuhnya pilar good governance. Mulai dari integritas kepemimpinan yang masih lemah, pelayanan publik yang ribet, hingga penegakan hukum yang kerap tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Lebih parah lagi, tingginya biaya politik (cost politics) saat pemilu membuat para kepala daerah terpilih terjebak dalam lingkaran setan pengembalian modal. Akibatnya, alih-alih berfokus penuh pada kepentingan rakyat, kebijakan yang diambil kerap berorientasi pada proyek demi melunasi utang politik kepada para penyandang dana atau oligarki.

Desentralisasi dan Kemandirian: Jalan Keluar Gema Bangsa

Menghadapi kebuntuan sistem sentralisme ini, Partai Gema Bangsa dengan tegas mengusung gagasan desentralisasi politik, keuangan, dan kebijakan. Otonomi daerah harus dikembalikan kepada pemilik sejati demokrasi, yakni rakyat di bawah. Daerah harus diberi ruang inisiatif dan kemandirian penuh untuk mengelola potensi serta kekayaannya sendiri tanpa harus selalu menengadahkan tangan ke pusat.

Transformasi ekonomi mutlak diperlukan dengan meninggalkan cara-cara lama yang konvensional dan beralih pada sektor-sektor kreatif, pariwisata, serta hospitality yang berkelanjutan. Dengan penguatan fungsi kontrol, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dan kaum muda, Partai Gema Bangsa optimis bahwa bangsa ini bisa rebound menuju tata kelola yang bersih dan berkeadilan.