Surabaya tak sekadar menjadi tuan rumah Rakorwil DPW Partai Gema Bangsa Jawa Timur, Minggu (14/12/2025). Kota ini menjadi saksi lahirnya satu gagasan besar yang hendak menggeser cara lama berpolitik di Indonesia: desentralisasi politik dari daerah.
Di kawasan Jemursari, Surabaya, konsolidasi internal itu berlangsung hangat, cair, namun sarat makna. Bukan sekadar rapat rutin, Rakorwil ini menjadi ruang penegasan arah perjuangan Partai Gema Bangsa—bahwa masa depan politik Indonesia tak boleh terus bertumpu pada pusat, apalagi pada segelintir elite.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, hadir langsung dan menyampaikan pesan kunci yang menjadi ruh gerakan partai.
“Desentralisasi itu semua otoritas politik kita kembalikan kepada para pimpinan yang ada di daerah,” tegas Rofiq.
Pernyataan itu bukan slogan kosong. Ia menjadi kritik halus namun tegas terhadap praktik politik nasional yang selama ini cenderung sentralistik—di mana keputusan strategis kerap lahir jauh dari denyut aspirasi masyarakat daerah.
Menggeser Poros Politik ke Daerah
Sebagai partai politik baru yang dideklarasikan pada awal Januari 2025 dan resmi mengantongi SK badan hukum dari Ditjen AHU Kemenkumham pada Maret lalu, Partai Gema Bangsa justru tampil dengan gagasan yang berani. Rofiq menilai, demokrasi akan lebih sehat jika daerah diberi ruang dan kepercayaan penuh untuk menentukan masa depannya sendiri.
Dalam konteks Pemilu, misalnya, penyusunan calon legislatif maupun penentuan calon kepala daerah idealnya tidak lagi menunggu restu panjang dari pusat. Pengurus daerah—yang hidup, bekerja, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat—dinilai paling memahami siapa figur terbaik yang layak diusung.
“Ketika daerah diberi otoritas, aspirasi masyarakat akan lebih cepat tertangkap. Politik pun menjadi lebih jujur,” ujar Rofiq.
Menekan Transaksi, Meningkatkan Kualitas
Menurut Rofiq, desentralisasi politik bukan semata soal pembagian kewenangan, tetapi juga menyangkut kualitas kepemimpinan. Dengan otoritas penuh di tangan pengurus daerah, potensi transaksi politik diyakini dapat ditekan.
Logikanya sederhana: semakin jauh jarak pengambilan keputusan dari masyarakat, semakin besar peluang kompromi elite. Sebaliknya, semakin dekat keputusan itu dengan rakyat, semakin kuat pula kontrol publik.
“Dalam artian, ini akan menguatkan pemimpin-pemimpin di daerah menjadi pemimpin yang berkualitas,” jelasnya.
Jawa Timur Siap Tancap Gas
Optimisme juga datang dari Ketua DPW Partai Gema Bangsa Jawa Timur, Jamal Abdullah Alkatiri. Politisi senior yang akrab disapa Jamal ini menyatakan kesiapan penuh DPW Jawa Timur untuk ikut berkontestasi pada Pemilu 2029.
Meski berstatus partai baru, Jamal mengungkapkan bahwa struktur kepengurusan di Jawa Timur telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Kepengurusan kami sudah 100 persen. Itu kami tempuh selama enam bulan. Persiapan untuk ikut Pemilu juga sudah kami lakukan,” ujarnya.
Menariknya, komposisi kepengurusan Partai Gema Bangsa di Jawa Timur didominasi wajah-wajah baru. Hanya sebagian kecil yang merupakan politisi pindahan dari partai lain.
“Banyak juga yang masih muda, hampir 60 persen,” tambah Jamal.
Politik Baru, Harapan Baru
Rakorwil DPW Partai Gema Bangsa Jawa Timur ini menandai lebih dari sekadar konsolidasi organisasi. Ia menjadi pernyataan sikap bahwa politik bisa—dan seharusnya—dibangun dari bawah, dari daerah, dari rakyat itu sendiri.
Di tengah kejenuhan publik terhadap politik elitis dan sentralistik, gagasan desentralisasi yang digaungkan Partai Gema Bangsa menawarkan harapan baru: politik yang lebih dekat dengan rakyat, lebih bersih dalam proses, dan lebih membumi dalam keputusan.
