JAKARTA – Partai Gema Bangsa secara resmi mengultimatum munculnya kembali syahwat politik untuk menarik pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke ruang tertutup DPRD. Menilai langkah tersebut sebagai upaya “kartelisasi” demokrasi, Gema Bangsa menegaskan bahwa hak pilih rakyat bukan komoditas yang bisa ditarik mundur demi kenyamanan elite.
Ketua Umum Gema Bangsa, kawan Ahmad Rofiq, menyebut wacana ini sebagai bentuk amnesia sejarah sekaligus lonceng kematian bagi kedaulatan akar rumput. Ia membedah narasi “efisiensi” yang sering dijadikan tameng untuk menutupi ketakutan elite terhadap kontrol langsung publik.
“Ini bukan sekadar kemunduran, ini adalah degradasi moral bernegara. Memaksa rakyat kembali ke sistem pemilihan tidak langsung adalah pengkhianatan terhadap mandat reformasi. Jangan tukar kedaulatan dengan efisiensi semu yang manipulatif,” tegas Ahmad Rofiq dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (29/12/2025).
Ancaman Partokrasi dan Defisit Legitimasi
Kawan Rofiq menggarisbawahi bahwa kepala daerah yang lahir dari ketukan palu DPRD akan mengalami defisit legitimasi yang akut. Tanpa mandat langsung, pemimpin daerah hanya akan menjadi “petugas fraksi” yang tersandera oleh politik transaksional di gedung legislatif, bukan pemimpin yang mengabdi pada rakyat.
“Demokrasi adalah soal mandat, bukan hitung-hitungan akuntansi. Kepala daerah harus takut kepada rakyat yang memilihnya, bukan tunduk pada tekanan ‘borongan’ elite partai di tingkat daerah,” tambahnya.
Bahaya ‘Arisan’ Kekuasaan di Ruang Gelap
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Gema Bangsa, Joko Kanigoro, memperingatkan risiko sistem pemilihan yang eksklusif. Menurutnya, memindahkan kotak suara dari TPS ke gedung DPRD adalah cara paling efektif untuk menyuburkan politik transaksional di bawah meja yang sulit diawasi publik.
“Rakyat hanya akan menjadi penonton saat nasib daerahnya dikocok dalam ‘gelas’ oligarki. Pemilihan oleh DPRD akan memutus ikatan batin antara pemimpin dengan warga, dan menggantinya dengan kompromi antar-elite yang sarat kepentingan,” ujar Joko.
Joko menekankan bahwa solusi atas mahalnya biaya politik adalah reformasi radikal pada pendanaan partai dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, bukan dengan merampok hak konstitusional warga.
“Jangan obati sakit kepala dengan memotong kepala. Gema Bangsa berdiri teguh: kedaulatan rakyat adalah harga mati. Kami menantang siapa pun yang mencoba mengerdilkan suara rakyat untuk berhadapan dengan akal sehat publik dan sejarah reformasi,” pungkasnya.
