Lebih dari dua dekade pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia masih terjebak dalam labirin transaksional yang melelahkan. Alih-alih menjadi ruang adu gagasan dan pengabdian, politik elektoral kerap berubah menjadi pasar tertutup—tempat tiket pencalonan ditentukan oleh ketebalan pundi-pundi, bukan kedalaman visi.
Fenomena politik mahar telah menjelma “pajak gelap” demokrasi. Ia menggerogoti integritas, mereduksi kepemimpinan menjadi komoditas, dan pada akhirnya menjauhkan rakyat dari kedaulatan yang seharusnya mereka miliki.
Di tengah kejenuhan sistemik inilah, Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) menghentakkan Jakarta International Convention Center (JICC) pada 17 Januari 2026 melalui sebuah proklamasi politik berani: mengembalikan mandat kepemimpinan kepada rakyat, dan memutus mata rantai oligarki yang selama ini mengendalikan politik nasional.
Memutus Sentralisme: Desentralisasi sebagai Jalan Pembebasan
Pidato politik Ahmad Rofiq di panggung JICC bukanlah orasi seremonial. Ia adalah cetak biru dekonstruksi terhadap watak feodalistik partai-partai mapan yang menjadikan pusat sebagai pemegang kendali mutlak.
Pertama, penolakan total terhadap politik mahar. Gema Bangsa secara tegas menutup ruang transaksi dalam pencalonan pemimpin—praktik yang selama ini merusak kualitas demokrasi dan melahirkan kepemimpinan yang berutang pada modal, bukan pada rakyat.
Kedua, otonomi seleksi kepemimpinan daerah. Gema Bangsa memberikan kewenangan penuh kepada struktur daerah (DPW dan DPD) untuk menyeleksi pemimpinnya sendiri. Dengan memutus intervensi pusat, partai ini mendorong lahirnya pemimpin yang memahami denyut persoalan lokal, bukan sekadar perpanjangan tangan elite Jakarta.
Ketiga, kepemimpinan yang membumi. Desentralisasi bukan sekadar distribusi kewenangan, melainkan koreksi fundamental atas relasi kekuasaan. Pemimpin daerah diharapkan lahir dari konteks sosialnya sendiri—mendengar, memahami, dan bertindak bersama rakyatnya.
Indonesia Reborn: Kemandirian dari Desa hingga Negara
Visi “Indonesia Reborn” yang diusung Gema Bangsa bukan jargon politis, melainkan gerakan kesadaran nasional untuk mengevaluasi kegagalan pola pembangunan lama yang terlalu elitis dan terpusat.
Gema Bangsa memandang bahwa kemandirian nasional hanya mungkin dibangun dari akar rumput—dari individu yang berdaulat, masyarakat yang berdaya, hingga negara yang mandiri secara politik dan ekonomi.
Dalam waktu relatif singkat, konsolidasi organisasi Gema Bangsa telah menjangkau 38 DPW dan 514 DPD di seluruh Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa gerakan ini bukan sekadar wacana pusat, melainkan resonansi nyata di daerah.
Prosesi “Narasi Kepingan Bangsa” dan parade pengurus berbaju adat dalam deklarasi JICC menjadi simbol bahwa Gema Bangsa memosisikan dirinya sebagai rumah besar kebinekaan, tempat perbedaan bukan dipinggirkan, tetapi dirajut sebagai kekuatan nasional.
Kedaulatan Hijau dan Ekonomi Sektor Riil
Berbeda dengan partai yang memisahkan politik dari ekonomi rakyat, Gema Bangsa memandang politik sebagai alat pembebasan ekonomi dan ekologi.
Salah satu gagasan kunci adalah Bank Tanah, yang ditujukan untuk memastikan petani memiliki hak atas lahan, bukan terus-menerus terjebak sebagai buruh di tanah sendiri. Kedaulatan pangan, bagi Gema Bangsa, dimulai dari kepastian kepemilikan dan keberanian negara melindungi petani.
Di sektor maritim, Gema Bangsa mendorong martabat nelayan melalui akses teknologi, perlindungan wilayah tangkap, dan kepastian harga yang adil. Laut tidak boleh menjadi ruang eksploitasi, melainkan sumber kesejahteraan berkelanjutan.
Komitmen ekologis diwujudkan secara simbolik dan praktis melalui program “Satu Kader, Satu Pohon”—sebuah instruksi politik yang menempatkan krisis iklim sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar jargon hijau.
Fajar Politik Bersih Telah Tiba
Deklarasi Gema Bangsa di JICC—yang dirangkai dengan ekspresi budaya dan penganugerahan pemenang Lomba Gema Cipta Lagu—menandai lahirnya politik yang inklusif, membumi, dan menggembirakan. Politik tidak lagi diposisikan sebagai arena elite tertutup, melainkan sebagai ruang partisipasi dan harapan.
Dengan menanamkan prinsip politik tanpa mahar, Gema Bangsa telah menabur benih bagi demokrasi yang lebih jujur dan berdaulat. Tantangan ke depan bukan lagi soal ide, melainkan keberanian kolektif untuk mewujudkannya.
Fajar itu telah terbit.
Kini, sejarah menunggu siapa yang berani melangkah bersama.
