Semarang — Setelah deklarasi nasional di Jakarta awal tahun ini, Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) terus menata barisan. Kini giliran Jawa Tengah yang resmi membentuk kepengurusan wilayah dan daerah. Sebanyak 35 DPD se-Jateng menerima mandat langsung dalam acara deklarasi dan penyerahan mandat yang digelar Minggu (23/2/2025).
Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menyebut pertemuan ini sebagai kelanjutan dari gerakan nasional yang dimulai Januari lalu. “Kita ingin memastikan bahwa semangat kemandirian benar-benar hidup di daerah. Bukan sekadar slogan, tapi jadi cara kerja,” ujarnya.
Deklarasi ini diprakarsai oleh Beny Setyono, inisiator Provinsi Jateng yang ditugaskan oleh DPP melalui surat mandat tertanggal 30 Januari 2025. Beny dipercaya untuk membentuk struktur DPW dan DPD di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah.
Turut hadir jajaran pimpinan pusat: Sekjen Muhammad Sopiyan, Wakil Ketua Umum Abdul Khaliq Ahmad, Joko Nugroho, dan Jamalul Izza, serta Ketua Bidang Organisasi Rusli Halim Fadly, Ketua Bidang Kader Hardiansyah, dan Ketua Hubungan Antar Lembaga Ahmi Septari.
Acara dimulai dengan penyerahan mandat dan pembacaan ikrar oleh para calon pengurus. Ikrar ini menegaskan komitmen untuk menjalankan visi dan misi partai melalui 12 Langkah Kemandirian, sesuai platform Partai Gema Bangsa.
“Partai Gema Bangsa bukan partai korporasi. Ini partai milik bersama, tempat perjuangan untuk kemandirian,” tegas Rofiq.
Ia menekankan bahwa pengurus wilayah dan daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola rumah tangga politiknya sendiri. Menurutnya, selama ini banyak partai yang terlalu tersentralisasi, membuat pengurus daerah kehilangan daya.
Lebih dari sekadar struktur, Partai Gema Bangsa membawa Trilogi Kemandirian sebagai filosofi perjuangan: kemandirian individu, kemandirian masyarakat, dan kemandirian bangsa. Logo partai pun dirancang untuk mencerminkan gagasan ini.
Dengan jargon Indonesia Reborn, Indonesia Mandiri, partai ini ingin membangkitkan semangat cinta tanah air melalui kerja nyata dan gagasan segar.
“Kami menawarkan politik gagasan, bukan sekadar orientasi kekuasaan,” pungkas Rofiq.
Deklarasi di Jawa Tengah bukan hanya soal mandat. Ia adalah tanda bahwa politik baru sedang tumbuh—politik yang memberi ruang bagi daerah, menghidupkan ide, dan mengajak rakyat membangun Indonesia dari bawah.
