Ketika Politik Turun ke Layar Ponsel
Dulu, politik hadir dengan wajah besar di baliho, suara lantang di podium, dan spanduk yang membentang di setiap sudut kota. […]
gema bangsa
Desentralisasi Politik: Saat Daerah Bersaing Lewat Inovasi, Bukan Sekadar Regulasi
Inovasi Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Politik Desentralisasi politik bukan sekadar memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, melainkan membuka ruang lahirnya
Ketika Teknologi Menyatukan Daerah, Gema Bangsa Tunjukkan Jalan Baru Politik Indonesia
Politik biasanya identik dengan pidato, baliho, dan rapat akbar. Namun, Partai Gema Bangsa memilih jalur berbeda: menghadirkan teknologi sebagai perekat
Saat Partai Jadi Startup: Gema Bangsa Tawarkan Dompet Digital untuk Kader
Apa jadinya jika sebuah partai politik tampil layaknya perusahaan rintisan (startup)? Itulah yang dilakukan Partai Gema Bangsa saat meluncurkan Aplikasi
Kado Kemerdekaan yang Sesungguhnya: Merdeka Digital Bersama Gema Bangsa
Merdeka Digital Lebih dari Sekadar Perayaan 17 Agustus Era merdeka digital adalah wajah baru perjuangan bangsa. Setiap tahun kita larut
Editorial: Politik dalam Genggaman: Uji Nyali Gema Bangsa di Era Digital
Kado Kemerdekaan yang Berbeda Di usia ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia, Partai Gema Bangsa memberikan kado berbeda: meluncurkan Aplikasi Gema Bangsa.
DPP Gema Bangsa Meriahkan HUT RI ke-80: Dari Lomba Rakyat Hingga Aplikasi Digital
Tradisi dan Inovasi Warnai HUT ke-80 RI di DPP Gema Bangsa Jakarta — Suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 akan
No Buy Challenge 2025: Antara Disiplin Finansial dan Ancaman bagi UMKM
Fenomena No Buy Challenge 2025 memang sedang ramai diperbincangkan. Gerakan ini mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk menahan diri dari
Desentralisasi Politik: Energi Baru dari Daerah
Fakta yang sulit dibantah, hingga hari ini wajah politik Indonesia masih dikuasai oleh sentralisasi politik. Segala keputusan besar kerap ditentukan
Membalik Arah Kekuasaan: Dari Pusat ke Rakyat di Daerah
Selama ini, kita terbiasa melihat kekuasaan mengalir dari atas. Pusat memutuskan, daerah mengikuti. Rakyat di kabupaten dan kota hanya menerima