Jakarta — Banjir yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir kembali menegaskan bahwa Indonesia menghadapi persoalan serius terkait kesehatan ekosistem dan tata kelola lingkungan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, tetapi cerminan rapuhnya perlindungan kawasan hulu dan daerah aliran sungai yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan berat dari ekspansi perkebunan, pertambangan, dan alih fungsi lahan.

Kerentanan ekologis tersebut telah mempersempit ruang resapan air dan meningkatkan risiko banjir serta longsor. Pada saat yang sama, kelompok rentan—seperti perempuan, petani kecil, dan komunitas adat—menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang semakin berat akibat hilangnya sumber penghidupan dan meningkatnya risiko bencana.

Partai Gema Bangsa menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus kembali menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan langkah darurat, tetapi membutuhkan kebijakan yang lebih sistematis, berbasis ilmu pengetahuan, dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahamad Rofiq, menegaskan perlunya pembaruan paradigma pembangunan.

“Banjir yang terjadi di Sumatera adalah cermin bahwa kita memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih berhati-hati dan berlandaskan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah telah bekerja keras, namun tantangan ini menuntut kolaborasi yang lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih terkoordinasi,” ujarnya.

Beliau menambahkan:

“Indonesia memiliki kapasitas besar untuk memulihkan ekosistem dan memperkuat daya dukung lingkungan. Yang kita perlukan adalah kemauan politik bersama untuk menata ulang arah pembangunan dan memastikan ruang hidup masyarakat terlindungi. Partai Gema Bangsa siap bekerja sama dengan semua pihak demi mencapai tujuan tersebut.”

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Partai Gema Bangsa mengajukan lima rekomendasi strategis bagi pemerintah:

1. Audit Menyeluruh Izin Ekstraktif dan Alih Fungsi Lahan

Evaluasi komprehensif terhadap seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan alih fungsi lahan—baik yang lama maupun baru—khususnya di kawasan ekosistem penting seperti Batang Toru dan hulu DAS Sumatera.

2. Moratorium Ekspansi di Kawasan Risiko Ekologis Tinggi

Menghentikan sementara ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan sawit di wilayah dengan risiko ekologis tinggi hingga tersedianya kajian mendalam mengenai daya dukung lingkungannya.

3. Rehabilitasi Hulu Berbasis Partisipasi Masyarakat

Memperkuat pemulihan kawasan hulu dengan melibatkan masyarakat, mengintegrasikan kearifan lokal, dan memastikan peran perempuan diakui sebagai pilar penting konservasi.

4. Perlindungan Hak Kelola Komunitas Lokal dan Adat

Menjamin ruang hidup masyarakat tetap terlindungi melalui penguatan hak kelola komunitas lokal dan adat agar memiliki akses aman dan berkelanjutan terhadap sumber penghidupan.

5. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Bencana

Membangun dan memperluas sistem peringatan dini yang inklusif, mudah diakses, dan efektif, khususnya di wilayah yang rawan banjir dan longsor.

Partai Gema Bangsa menegaskan bahwa menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan bangsa. Banjir yang terjadi saat ini harus menjadi momentum bersama untuk memperkuat kebijakan lingkungan, memastikan arah pembangunan lebih berkelanjutan, dan melindungi keselamatan rakyat untuk generasi mendatang.