Hang Jebat, 29 Agustus 2025 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa menggelar rapat koordinasi virtual bersama seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia, Jumat (29/08/2025). Tujuan rapat ini jelas: mengevaluasi progres kepengurusan daerah sekaligus memperbarui informasi terkait kondisi politik lokal.
Sekretaris Jenderal Muhammad Sopiyan menekankan pentingnya kemandirian kader di tingkat daerah. Menurutnya, kepengurusan yang kuat hanya dapat dibangun oleh figur yang berani keluar dari zona nyaman. Selain itu, perubahan nyata di masyarakat membutuhkan pimpinan yang dewasa dan cakap, atau mukallaf, sebagai pedoman moral bagi kader.
Wakil Ketua Umum Abd. Khaliq Ahmad memberikan apresiasi terhadap progres yang ditunjukkan DPW dan DPD di seluruh Indonesia. “Rapat koordinasi yang dilakukan setiap akhir bulan menunjukkan progres nyata. Oleh karena itu, apresiasi setinggi-tingginya kami berikan bagi pimpinan DPW-DPD yang terus bekerja keras membangun kekuatan partai di daerah,” ujarnya.
Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Bidang Kader dan Pengembangan Kepemimpinan, Hardiansyah, juga diisi dengan presentasi dari masing-masing Ketua DPW mengenai kondisi dan perkembangan kepengurusan daerah. Dengan demikian, DPP dapat memetakan situasi secara menyeluruh dan mempersiapkan strategi selanjutnya.
Ketua Umum Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa hingga saat ini, kepengurusan Partai Gema Bangsa telah terbentuk hampir 60 persen, meski partai baru berusia kurang dari satu tahun. Lebih lanjut, ia menegaskan target utama partai adalah menuntaskan 100% kepengurusan di seluruh Indonesia pada November 2025. Sehingga, semua nama dapat didaftarkan untuk Deklarasi dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 17 Januari 2026.
Selain konsolidasi kepengurusan, Rofiq menekankan pentingnya desentralisasi politik sebagai ciri khas Partai Gema Bangsa. Menurutnya, kewenangan yang diberikan kepada daerah merupakan “mahkota istimewa” yang harus diterjemahkan menjadi kerja politik nyata di lapangan. “Setiap pimpinan daerah harus mampu menerjemahkan desentralisasi politik dengan baik. Ini merupakan mahkota partai yang diberikan kepada daerah,” pungkasnya.
