Ketua Gema Bangsa Jawa Barat, kawan Ade Wardhana Adinata, mengeluarkan ultimatum keras terhadap menguatnya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali ke tangan DPRD. Ade menegaskan bahwa menyerahkan mandat pemilihan kepada legislatif bukan sekadar kemunduran prosedur, melainkan bentuk amputasi kedaulatan yang secara sadar merampas hak konstitusional warga negara.
Tokoh muda politik Jawa Barat ini meyakini bahwa alasan “efisiensi” hanya kedok untuk menyembunyikan syahwat politik elitis yang takut pada suara rakyat. Menurutnya, kegagalan sistem seharusnya dijawab dengan penguatan aturan, bukan dengan jalan pintas yang menghapus partisipasi publik.
“Menurut keyakinan saya, kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Jika ada yang mau diperbaiki, aturan dan sistemnya yang dievaluasi, bukan ditarik mundur kembali,” tegas Ade Wardhana dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).
Ultimatum Bagi Pilar Demokrasi
Ade menggarisbawahi bahwa partai politik seharusnya menjadi pilar yang menopang aspirasi, bukan instrumen yang justru memberangus hak pilih. Ia secara emosional menyampaikan keresahan moralnya agar tidak ada kekuatan politik yang berkhianat pada mandat reformasi.
“Partai politik adalah pilar demokrasi. Saya berdoa tidak ada partai politik yang mendukung kemunduran politik itu,” tuturnya dengan nada emosional.
Lebih jauh, kawan Ade menyematkan label “pengkhianatan” bagi partai-partai yang berupaya menghidupkan kembali sistem pemilihan di ruang tertutup. Baginya, dukungan terhadap Pilkada DPRD adalah pernyataan perang terbuka terhadap hak politik rakyat Indonesia.
“Jika ada partai yang mendukung kemunduran demokrasi ini, maka partai tersebut secara sadar telah mencabut hak rakyat. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilangkahi oleh siapa pun yang mengaku demokrat,” tambah Ade.
Sinergi Perlawanan Jabar-Pusat
Sikap tanpa kompromi kawan Ade Wardhana ini memperkuat garis komando DPP Gema Bangsa di bawah kawan Ahmad Rofiq. Gema Bangsa kini memosisikan diri sebagai “Benteng Kedaulatan” yang melawan setiap upaya kartelisasi politik yang ingin menjauhkan rakyat dari pemimpinnya.
Bagi Gema Bangsa, kedaulatan rakyat adalah harga mati. Menyerahkan Pilkada ke tangan DPRD hanya akan menciptakan “arisan kekuasaan” di antara segelintir elite, yang pada akhirnya mematikan akuntabilitas pemimpin di depan rakyat yang dipimpinnya.
Saya se7 dengan stitmen ketua DPW Partai Gema Bangsa propinsi Jawa Barat, bahwa kami menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPR apa arti dari kedaulatan rakyat kalau gak pilih rakyat dikebiri