Di tengah riuh rendah demokrasi elektoral yang kian terpusat di ibu kota, sebuah arus baru perlahan mengalir dari Timur Nusantara. Arus itu membawa pesan sederhana namun revolusioner: politik harus kembali ke rakyat, bukan sekadar ke pusat kekuasaan.
Itulah semangat yang kini diusung oleh Partai Gema Bangsa — partai yang lahir bukan dari ruang-ruang elitis, melainkan dari gagasan kemandirian politik daerah.
Didirikan pada 17 Januari 2025, Gema Bangsa digagas oleh sejumlah tokoh nasional seperti kawan Andogo Wiradi, kawan Ahmad Rofiq, dan kawan Muhammad Sopiyan — tiga figur lintas pengalaman yang dipersatukan oleh satu keyakinan: bangsa ini membutuhkan arah baru yang tumbuh dari bawah, bukan dikendalikan dari atas.
Kawan Ketyn Ahmad Rofiq, sosok dengan rekam jejak panjang di dunia politik dan organisasi, menakhodai partai ini dengan visi Gerakan Mandiri Bangsa — sebuah ikhtiar untuk menumbuhkan kemandirian dalam berpikir, berpolitik, dan bertindak.
“Partai ini ingin melahirkan kesadaran baru: politik yang tumbuh dari bawah, bukan dari instruksi,” ujarnya dalam beberapa kesempatan.
Dari Sulawesi Selatan, Arus Itu Mulai Menyala
Di wilayah timur Indonesia, semangat itu menemukan bentuk nyatanya. Adalah Sanusi Ramadhan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Sulawesi Selatan, yang kini tengah membangun struktur politik dari bawah — bukan sekadar membentuk pengurus, tetapi menanamkan nilai desentralisasi politik sebagai roh perjuangan.
“Isu sentralnya adalah desentralisasi politik,” ujar Sanusi tegas.
“Artinya, semua tingkatan kepengurusan wilayah diberi kewenangan menentukan kebijakan politiknya sendiri.”
Kalimat sederhana, namun mengandung perlawanan terhadap budaya lama yang sentralistik. Selama ini, keputusan politik — termasuk soal Pilkada — kerap didikte oleh pusat tanpa mempertimbangkan aspirasi daerah. Kini, paradigma itu dipatahkan.
“Soal pilkada, selama ini kan pusat yang menentukan semua,” lanjutnya.
“Nah, dengan desentralisasi ini maka semua daerah punya kepastian menentukan pilihan sendiri.”
Politik dari Daerah, Bukan Sekadar Tentang Daerah
Di bawah kepemimpinan Sanusi, struktur Gema Bangsa di Sulsel tumbuh pesat. Hingga awal November, hampir seluruh 24 kabupaten/kota telah terbentuk, menyisakan beberapa wilayah seperti Selayar, Sidrap, Sinjai, Enrekang, Soppeng, dan Wajo yang kini dalam tahap finalisasi.
“Bukan kosong,” ujarnya, “hanya butuh penguatan struktur.”
Bagi Sanusi, pembentukan struktur bukan semata urusan administratif, melainkan pembuktian bahwa desentralisasi bisa berjalan dalam praktik politik nyata. Partai Gema Bangsa ingin menegaskan bahwa politik sejati tidak selalu dimulai dari atas; ia bisa tumbuh dari kampung, dari lorong, dari ruang-ruang kecil tempat rakyat berdiskusi dan berjuang.
Menuju Rakornas dan Deklarasi Nasional
Januari 2026 akan menjadi momentum penting. Partai Gema Bangsa akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus deklarasi resmi secara nasional. Karena itu, November ini menjadi tenggat penting — seluruh struktur wilayah harus rampung agar partai siap menghadapi verifikasi KPU menuju Pemilu 2029.
Sebagai partai baru, Gema Bangsa tak ingin sekadar lolos verifikasi. Ia ingin hadir dengan jati diri yang jelas: partai yang mandiri, berakar di daerah, dan menolak dikendalikan dari pusat.
Dari Gerakan ke Gelombang
Gema Bangsa bukan sekadar nama, tapi gema kesadaran baru yang menggugah arah bangsa. Bahwa politik sejati hanya bisa tumbuh dari kemandirian dan keberanian daerah untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dari tanah Sulawesi Selatan, gema itu mulai terdengar — menyebar, menular, dan perlahan berubah menjadi gelombang besar yang siap menggoyang peta politik nasional.
Inilah politik yang sehat. Politik yang membumi. Politik yang kembali ke rakyat.
