JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa mendukung penuh keputusan Kementerian Agama RI mencabut izin operasional Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Pati, Jawa Tengah. Langkah tegas ini diambil menyusul mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual massal oleh oknum pengasuh di lembaga tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa, kawan Muhammad Sopiyan, menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan toleransi sedikit pun bagi predator seksual di lingkungan pendidikan.
“Pencabutan izin itu baru langkah awal. Belum cukup untuk membayar rasa keadilan korban dan publik. Kasus di Pati ini adalah alarm keras bahwa sistem perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan kita harus dirombak total,” ujar Sopiyan di Jakarta, Minggu (17/5).
Tiga Desakan Utama Partai Gema Bangsa
Untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, DPP Partai Gema Bangsa mengeluarkan tiga tuntutan dan rekomendasi resmi kepada pemerintah:
Hukuman Maksimal dan Penutupan Permanen
Partai Gema Bangsa mendesak aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup bagi pelaku jika terbukti bersalah. Selain itu, ponpes harus ditutup secara permanen jika ditemukan bukti adanya pembiaran atau pelanggaran yang bersifat sistematis oleh pihak manajemen internal.
Audit Total dan Reformasi Pengawasan Pesantren
Pemerintah diminta tidak hanya bersikap reaktif saat kasus mencuat. Perlu ada evaluasi besar-besaran, mulai dari pengetatan izin operasional, audit internal berkala, hingga standardisasi sistem disiplin yang transparan dan akuntabel di seluruh pesantren nasional.
Pembentukan Sistem Pengaduan Nasional Terintegrasi
Negara harus hadir memfasilitasi ruang aman bagi korban. Kemenag dan kementerian terkait didesak segera membangun platform pengaduan daring yang terintegrasi, aman, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor (santri maupun wali santri) demi memutus rantai trauma.
Lawan Kultur “Asal Patuh”, Dorong Keberanian Bicara
Sopiyan juga menyoroti pentingnya edukasi batasan sosial dan hak atas tubuh (bodily autonomy) sejak dini. Menurutnya, kultur kepatuhan mutlak tanpa ruang dialog di lembaga pendidikan sering kali disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab (abuse of power).
“Orang tua harus aktif membangun ruang dialog dengan anak. Santri harus dididik berani melapor jika melihat atau mengalami tindakan yang tidak pantas. Kita harus mengikis habis budaya bungkam di lingkungan pendidikan,” tambahnya.
Pesantren Adalah Benteng Moral, Jangan Digeneralisasi
Meski mengecam keras insiden di Pati, Partai Gema Bangsa meminta masyarakat tetap objektif dan tidak menyamaratakan semua pondok pesantren.
“Jangan sampai ulah keji segelintir oknum merusak reputasi ribuan pesantren lain di Indonesia. Mayoritas pesantren adalah benteng moral dan karakter bangsa yang telah melahirkan jutaan generasi unggul. Institusinya harus kita jaga, tetapi oknumnya wajib kita sikat habis,” tutup Sopiyan.
