Dalam setiap siklus politik di Indonesia, isu otonomi daerah sering kali terbentur pada realitas pahit: sentralisme Jakarta yang abadi. Ironisnya, meskipun secara konstitusi kita telah menganut desentralisasi, praktik politik, khususnya dalam tubuh partai, masih didominasi oleh kekuasaan pusat.
Fenomena inilah yang kini digugat secara frontal oleh Partai Gema Bangsa. Melalui langkah konsolidasi strukturalnya, terutama di wilayah strategis seperti Sulawesi Utara (Sulut), partai ini menawarkan narasi berbeda: mengembalikan kedaulatan politik sejati kepada daerah.
Jerat Sentralisme yang Mematikan Kader
Ketua DPW Gema Bangsa Sulawesi Utara, kawan Petrus Rampengan, secara tajam menyoroti masalah fundamental dalam sistem kepartaian saat ini.
“Meskipun undang-undang tentang pemerintahan daerah sudah menganut sistem desentralisasi… sifatnya [dalam politik] masih sentralisme,” ungkap kawan Rampengan. Ia menjelaskan bahwa hampir semua keputusan penting, termasuk penentuan figur politik daerah, akhirnya “harus dikonsultasikan di pusat.”
Sistem yang sarat intervensi pusat ini berdampak fatal: mematikan inisiatif lokal. Figur-figur yang sesungguhnya layak dan diinginkan rakyat di daerah, terpaksa tidak bisa tampil karena terhalang oleh birokrasi, koneksi, atau yang lebih parah, “akses” dari ibu kota.
Solusi Revolusioner: Otonomi Penuh Calon Daerah
Partai Gema Bangsa hadir dengan solusi yang diklaim sebagai ciri khas mereka: Desentralisasi Politik yang Konsisten. Konsep ini diterjemahkan ke dalam mekanisme rekrutmen politik yang memberikan otonomi penuh kepada pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ini bukan sekadar janji, tetapi penataan ulang kewenangan. Jika daerah sudah menentukan calon Gubernur, Bupati, atau Wali Kota terbaiknya, tugas pusat (DPP) hanya tinggal mengadministrasikannya.
“Artinya pusat itu akan tinggal tanda tangan saja. Benar. Karena yang lebih tahu keadaan di daerah kan orang daerah itu,” tegas kawan Rampengan.
Model ini sekaligus menjadi sistem anti-mahar politik yang paling efektif. Kawan Rampengan optimistis, calon daerah tidak akan lagi “terbebani dengan biaya-biaya apa surat keputusan atau apa yang sebenarnya menghadang mereka untuk tidak untuk tampil sebagai figur di daerah.” Dengan demikian, pemimpin yang lahir adalah pemimpin berbasis kapabilitas, bukan berbasis modal politik Jakarta.
Bukti Nyata: Konsolidasi Hingga Miangas
Komitmen Desentralisasi Politik ini diwujudkan oleh DPW Sulut dengan langkah simbolis yang strategis: menargetkan konsolidasi struktural hingga ke Pulau Miangas.
Miangas adalah pulau paling terdepan, berbatasan langsung dengan Filipina dan Samudra Pasifik. Tindakan untuk membentuk kepengurusan kecamatan hingga ke pulau terluar membuktikan bahwa Gema Bangsa serius membangun dari pinggiran.
Rampengan menyebut, tindakan ini menegaskan bahwa Gema Bangsa akan menjadikan “semangat rakyat atau denyut nadi setiap hari masyarakat itu sebagai hal yang menjiwai setiap gerakan.” Gerakan ini harus dimulai dari titik terjauh, bukan sekadar dari pusat kota.
Desentralisasi politik adalah solusi, bukan hanya slogan. Bagi aktivis dan politisi daerah yang sudah lama merindukan kedaulatan, Partai Gema Bangsa menawarkan wadah yang sesungguhnya. Sudah saatnya kita tinggalkan sentralisme yang mematikan dan bersama-sama membangun kemandirian daerah, dipimpin oleh anak-anak daerah terbaik.
Tulisan ini didasarkan pada pandangan yang disampaikan kawan Petrus Rampengan, Ketua DPW Gema Bangsa Sulawesi Utara, dalam video “Bersiap Hingga Miangas” (Gema TV).
