Ketua Umum Partai Gema Bangsa
Di panggung politik nasional, nama Kawan Ahmad Rofiq bukan sekadar tercatat—tetapi terukir melalui perjalanan panjang yang penuh pilihan berani. Ia bukan tipe politisi yang lahir dari kenyamanan kursi kekuasaan, melainkan dibentuk oleh jalan terjal aktivisme, ruang-ruang diskusi, dan keyakinan bahwa politik sejati harus tumbuh dari rakyat, untuk rakyat.
Akar Nilai dan Awal Perjalanan
Lahir di Lamongan, Jawa Timur, 25 Agustus 1975, Kawan Rofiq tumbuh dalam kultur Muhammadiyah yang menanamkan disiplin, kerja keras, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Sejak di bangku sekolah hingga kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, semangat aktivismenya tak pernah padam.
Baginya, organisasi adalah sekolah kehidupan—tempat seseorang belajar memimpin, membangun jejaring, dan menanamkan gagasan perubahan. Dari sinilah, karakter kepemimpinannya terbentuk: idealis, terbuka, dan pantang menyerah.
Merintis dari Nol, Berkali-Kali
Langkah politik Kawan Ahmad Rofiq dimulai pada 2006 saat ia ikut mendirikan Partai Matahari Bangsa dan dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal. Keberaniannya melangkah dari ruang aktivisme ke panggung politik nasional menunjukkan satu hal: ia tidak takut memulai dari nol.
Tahun 2011, ia kembali berada di barisan depan perubahan sebagai salah satu dari 45 deklarator Ormas Nasional Demokrat, yang kemudian bertransformasi menjadi Partai NasDem. Di sana, ia kembali dipercaya sebagai Sekjen—peran strategis yang menuntut ketajaman manajerial dan kematangan politik.
Tak berhenti di situ, pada 2013 ia bersama Hary Tanoesoedibjo mendirikan Ormas Perindo, cikal bakal Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Hampir satu dekade ia memimpin mesin partai sebagai Sekjen, membangun struktur dan semangat kader hingga ke pelosok negeri.
Namun kenyamanan jabatan tak membuatnya kehilangan arah. Ia sadar, sistem politik yang terlalu tersentral hanya akan menjadikan daerah sebagai penonton. Saat banyak politisi memilih bertahan di zona aman, Kawan Rofiq justru berani keluar—dan kembali membangun dari awal.
Lahirnya Gerakan Mandiri Bangsa
Langkah besar itu mencapai puncaknya pada 17 Januari 2025, ketika bersama Kawan Patrice Rio Capella dan Kawan Andogo Wiradi, ia mendirikan Partai Gema Bangsa (Gerakan Mandiri Bangsa).
Partai ini lahir dari kesadaran bahwa demokrasi sejati hanya akan hidup bila kekuasaan, anggaran, dan kebijakan benar-benar dikembalikan ke daerah. Politik, bagi Kawan Rofiq, tidak boleh berhenti di ruang elite—ia harus hadir, tumbuh, dan bekerja di tengah rakyat.
Di bawah kepemimpinannya, Gema Bangsa menegaskan diri sebagai partai bottom-up yang berpihak pada kaum alit, membangun politik partisipatif, dan membuka ruang selebar-lebarnya bagi rakyat untuk memimpin, bukan sekadar memilih.
Pengalamannya membentuk partai dari nol—tidak sekali, tetapi tiga kali—membuat Kawan Rofiq memahami bahwa kekuatan politik sejati tidak ditentukan oleh besar kecilnya logistik, melainkan oleh soliditas kader, kekuatan jaringan, dan kesetiaan terhadap visi.
Ia bahkan menetapkan masa jabatan pengurus awal daerah selama 10 tahun, sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang awal yang membangun pondasi partai dengan pengorbanan nyata.
Melampaui Politik Kekuasaan
Di luar dunia politik, Kawan Ahmad Rofiq juga aktif di dunia usaha. Ia memimpin PT Syahravaraz Trans Cargo, menjabat Komisaris Independen PT MNC Sky Vision sejak 2014, serta mengelola berbagai usaha di bidang transportasi, travel, dan media.
Pada Pilpres 2019, ia turut menjadi Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo–Ma’ruf Amin, memperkaya perspektifnya tentang bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan publik.
Namun semua pengalaman itu tidak mengubah prinsip dasarnya: politik adalah jalan pengabdian, bukan profesi.
Prinsip Perjuangan
“Partai ini bukan milik satu tokoh. Pemiliknya adalah seluruh kader yang berjuang,” tegasnya.
Melalui Gema Bangsa, Kawan Ahmad Rofiq mengajak rakyat untuk tidak hanya menyalurkan suara, tetapi juga mengambil alih kendali arah bangsa.
Sebab baginya, demokrasi sejati hanya akan lahir ketika kekuasaan kembali ke tangan rakyat—tempat di mana ia seharusnya berada sejak awal.
