Indonesia. Sebuah anugerah geografis yang tak tertandingi. Negeri ini memiliki cadangan nikel, emas, tembaga, dan kekayaan maritim yang jika dikelola secara bermartabat, semestinya menempatkan kita pada puncak kejayaan ekonomi dunia. Logika ekonomi politik seharusnya menempatkan kita jauh di atas negara maju mana pun.
Namun, mengapa kita masih terperangkap dalam jerat kemiskinan struktural? Jawabannya brutal: Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) kita selama ini telah dibancak, dikuasai, dan dijarah oleh segelintir oknum dan oligarki melalui sistem sentralistik yang korup.
Kekayaan Ilusi: Kenapa Kita Lebih Miskin dari Potensi?
Kita terus dijejali ilusi kebesaran, padahal realitasnya sungguh memilukan. dr. Yandra Doni (Babeh Doni)Ketua Bidang Politik DPP Partai Gema Bangsa, menegaskan bahwa potensi ekonomi kita jauh melampaui apa yang kita nikmati hari ini.
“Kalau saja Indonesia dikelola dengan baik, kekayaan kita bisa 10 kali lipat dari Amerika. Ini bukan isapan jempol, ini data. Kita punya nikel, bauksit, batubara, timah, sawit, maritim. Tapi kenapa kita miskin? Karena mentalitas korup dan kebijakan sentralistik yang melanggengkan oligarki.- Babeh Doni
Kekayaan itu ada. Namun, ia hilang di tengah jalan. Daerah penghasil SDA hanya menerima remah-remah, sementara bancakan sesungguhnya terjadi di Pusat. Ini adalah perampokan terstruktur terhadap hak-hak rakyat di daerah.
Tragedi Anggaran: Uang Banyak untuk Orang Sedikit
Masalah ini diperparah dengan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pincang. Kita perlu membedah APBN dan APBD secara jujur. Terdapat dua pos utama pengeluaran: Belanja Aparatur (gaji, tunjangan, administrasi) dan Belanja Publik (pembangunan, infrastruktur, layanan dasar).
Babeh Doni membeberkan ketidakadilan yang mengerikan dalam tata kelola anggaran kita:
“Belanja aparatur itu ya itu 60 sampai 70% Pak dari total APBN… jadi pembangunan kita itu cuman 30%.”
Ini adalah logika yang terbalik dan kurang ajar: uang yang banyak dialokasikan untuk orang yang sedikit (para aparatur), sementara uang yang sedikit dialokasikan untuk orang yang banyak (rakyat melalui belanja publik).
Ketika 70% anggaran habis untuk kepentingan elit, kita tidak perlu heran kenapa lapangan pekerjaan terbatas, infrastruktur rapuh, dan proyek-proyek pembangunan selalu “kurang dana” atau “bocor halus.” Angka pengangguran dan ketimpangan adalah akibat langsung dari inefisiensi anggaran yang disengaja ini.
Solusi Gema Bangsa: Desentralisasi Adalah Harga Mati
Partai Gema Bangsa menolak melanjutkan sirkus ekonomi yang menindas ini. Jika kita ingin keluar dari jebakan kemiskinan dan ketimpangan, kita harus membalik logika sentralistik secara total.
Solusi Partai Gema Bangsa jelas dan revolusioner: Desentralisasi Anggaran (Bottom-Up).
“Desentralisasi adalah harga mati. Kenapa? Karena 80%–90% APBD itu dikendalikan oleh Pusat… Bagaimana daerah mau maju kalau tangannya diikat?”
Desentralisasi APBN/APBD adalah kunci untuk:
Memutus Korupsi Elit: Dengan anggaran yang lebih besar dikelola langsung di tingkat lokal, praktik “palak” oleh oknum di Pusat dapat dihentikan.
Meningkatkan Belanja Publik: Alokasi anggaran dapat diprioritaskan untuk menciptakan proyek-proyek industri alternatif, pembangunan, dan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
Mengembalikan Kedaulatan: Daerah penghasil SDA menjadi penentu utama dalam pengelolaan dan pembagian hasil kekayaannya.
Jika kita terus membiarkan kekayaan alam dijarah dan anggaran negara dihabiskan untuk bancakan aparatur, mimpi menjadi negara adidaya ekonomi akan selamanya menjadi ilusi. Gema Bangsa hadir untuk membangun gerakan politik di mana kekuasaan dan kekayaan dikembalikan kepada pemilik sahnya: Rakyat Indonesia.
Sumber Diskusi: Wawancara dr. Yandra Doni bersama Joko Kanigoro dalam Obrolan Gema Kebangsaan di Gema TV.
