Dalam kehidupan berbangsa, ada satu nilai fundamental yang menjadi perekat sosial sekaligus sumber legitimasi moral bagi setiap kekuasaan: kepercayaan (trust). Ia memang tak kasat mata, tetapi kehadirannya menentukan apakah sebuah bangsa akan tumbuh kokoh atau justru rapuh.
Kepercayaan adalah modal sosial tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Di negeri yang rakyatnya saling percaya, kerja sama tumbuh secara organik tanpa paksaan, dan kebijakan publik dijalankan dengan dukungan penuh tanpa rasa curiga. Sebaliknya, ketika kepercayaan luntur, kehidupan bernegara berubah menjadi arena kecurigaan yang sarat kepentingan pribadi.
Defisit Kepercayaan dan Akar Budaya yang Terkikis
Indonesia sejatinya memiliki akar budaya kepercayaan yang kuat—berakar dari nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial. Namun dalam realitas politik hari ini, akar tersebut perlahan mengering.
Praktik korupsi, politik transaksional, serta ketimpangan sosial telah menciptakan jarak yang lebar antara rakyat dan pemimpinnya. Kita menyaksikan defisit kepercayaan publik yang semakin akut terhadap lembaga-lembaga negara dan partai politik.
Dalam politik yang sehat, kepercayaan seharusnya berfungsi sebagai jembatan moral antara rakyat dan kekuasaan. Hubungan ini bukanlah hierarki, melainkan kemitraan moral — di mana rakyat memberikan mandat bukan karena imbalan atau janji kosong, melainkan karena keyakinan bahwa pemimpinnya akan amanah dan berpihak pada kepentingan publik.
Desentralisasi: Wujud Nyata Kepercayaan kepada Rakyat
Desentralisasi, yang menjadi salah satu dasar perjuangan Partai Gema Bangsa, adalah bentuk paling konkret dari kepercayaan terhadap rakyat.
Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan harus dibagi dan didistribusikan, bukan dipusatkan. Ia lahir dari keyakinan bahwa di setiap daerah terdapat kebijaksanaan lokal dan potensi manusia yang layak dipercaya untuk menentukan arah masa depan mereka sendiri.
Politik sejatinya harus kembali menjadi ruang untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap nilai-nilai luhur kebangsaan.
Tugas hakiki para pemimpin dan partai politik bukan hanya memenangkan pemilu, tetapi mengembalikan makna politik itu sendiri — dari sekadar perebutan kekuasaan menjadi perjuangan moral demi martabat manusia.
✍️ Oleh: Ida Noviananda – Gerakan Mandiri Banten
